Homines, dum docent, discunt

Amerika, Eropa dan Zionis; Mustahil Menerapkan Keadilan Global

2009-11-16T23:40:00.000-08:00

PERHATIAN;

PELAJARI BEBERAPA KASUS MENGENAI PENJAHAT PERANG DI BAWAH INI, TERUTAMA; ARIEL SHARON dan SLOBODAN MILOSEVIC

file didapat dari ikhwanonline.com:

http://www.al-ikhwan.net/amerika-eropa-dan-zionis-mustahil-menerapkan-keadilan-global-2209/

penerjemah: Abu Ahmad

_______

“David Ben-Gurion” .. “Ariel Sharon” .. “George Bush” .. “Ehud Olmert” .. “Gabi Ashkenazi” .. “Yuval Dixinn” .. “Slobodan Milošević” .. Dan Daftar panjang lainnya dari nama-nama para pemimpin politik dan militer Zionis, Amerika dan Eropa yang telah terbukti secara jelas dan pasti keterlibatan mereka dalam melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun tangan “keadilan” global yang memiliki otoritas internasional tidak mampu menjamah mereka untuk diseret ke pengadilan kriminal internasional, justru yang terjamah adalah Presiden Sudan, Omar al-Bashir yang belum tampak jelas akan bukti melakukan tindakan kejehatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal semua pemimpin di atas juga masih hidup dan bebas menghirup udara kebebasan, walaupun telah nyata tangan-tangan mereka berlumuran darah dari anak-anak bangsa Arab dan Islam; baik Palestina, Iraq, Afghanistan, Bosnia Herzegovina dan lain sebagainya.

Ketika melihat surat dakwaan terhadap Presiden Sudan, yang dengan itu pula dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Pidana Internasional, akan menemukan bahwa kejahatan yang didakwakan atasnya , adalah duplikat dari kejahatan yang dilakukan secara marathon oleh pemerintah dan tentara dari negara-negara Eropa dan Barat atas dunia Arab dan dunia Islam, di samping dari apa yang dilakukan oleh tentara Zionis di Palestina dan bumi Arab yang didudukinya selama bertahun-tahun dalam konflik Arab-Zionist, seperti yang terjadi di Lebanon dan Sinai.

Dan perang di Gaza baru-baru ini, perang yang berlangsung selama 22 hari adalah bukti yang cukup untuk membawa ratusan pemimpin politik dan militer Zionis pada tuduhan penjahat perang. Dan pada perang di Irak, yang hingga kini masih terus berlangsung sejak tahun 2003, juga menjadi bukti yang cukup untuk membawa sejumlah tokoh dan pemimpin politik dan militer Amerika dan Inggris. Begitu pun daftar ini bisa bertambah jika dimasukkan pada perang di Afghanistan, Somalia , dan daerah lainnya yang telah melihat agresi militer Amerika atau Zionist atau Barat secara umum.

Terabaikannya nama-nama tersebut diatas, menjadi bukti yang jelas bahwa keputusan yang dijatuhkan atas presiden Sudan pada dasarnya adalah politik, dengan tuduhan bahwa presiden Al-Bashir telah melakukan kejahatan yang belum terbukti; sehingga perintah untuk menangkapnya untuk dapat melakukan investigasi bersamanya terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional sangatlah lemah, padahal yang lebih utama dan logis adalah menegakkan keadilan kepada semua, Al-Bashir dan pemimpin lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengingatkan saja, (ikhwanonline.com) mencoba menyebutkan rangkaian sederhana nama-nama para pemimpin militer dan pasukan keamanan Zionis dan Amerika, serta beberapa tokoh-tokoh politik Eropa lainnya yang terlibat dalam kejahatan perang di Palestina, Irak dan Afghanistan dan negara-negara lain di dunia, yang diabaikan oleh keadilan internasional:

1. Ariel Sharon:

Tampak Perdana Menteri Israel Ariel Sharon yang memiliki sifat dan karakter perusak, yang sejak kecilnya telah memiliki kecenderungan melakukan kejahatan; seperti pada tahun 1942 ketika berumur 14 tahun, bergabung dengan kelompok “Al-Hajanah”, yang mana, di kemudian hari kelompok ini menjadi pasukan inti dari tentara Zionis.

Dan di antara kejahatan yang dilakukan oleh Sharon sepanjang hidupnya yang penuh dengan pembunuhan dan penghancuran adalah sebagai berikut:

1 – pada tahun 1952, mendirikan pasukan khusus dari tentara Zionis, yang dinamakan dengan “pasukan 101″, adapun operasi yang pertama kali dilakukan oleh sebuah kejahatan yang dipimpin langsung oleh Sharon terhadap penduduk Palestina di desa Qubaya; mereka melakukan kejahatan dan pembunuhan terhadap orang yang dipilih oleh Sharon, dan yang telah dipilih untuk membentuk pasukan pilihan “101″ , menghujani desa tersebut pada malam harinya dengan artileri dan bom sehingga menghancurkan rumah-rumah penduduk miskin, dan membunuh semua orang yang masih hidup setelah pengeboman, dan hasil yang diumumkan pada saat pengeboman adalah bahwa pasukannya telah berhasil melakukan pembongkaran terhadap 41 rumah, membunuh 69 warga Palestina, yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak .

2 – Melalui kepemimpinannya tersebut, yang memiliki fungsi khusus dan berbeda dengan tugas pasukan resmi Zionis, dan kepemimpinan yang berlapis baja terhadap mampu melawan pasukan di Sinai selama perang selama 3 hari pada tahun 1956, Sharon telah melakukan kejahatan perang terhadap tawanan dari Mesir, yang juga mereupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh Sharon pada masa kepemimpinannya dari divisi berlapis baja dalam agresi bulan Juni tahun 1967.

3 – Pada saat menjabat sebagai menteri perang pada awal tahun delapan puluhan, tentara Zionis melakukan tindak kejahatan perang terhadap kemanusiaan di Lebanon, di antaranya adalah pembantaian “Shabra dan Shatila,” yang terkenal di kamp pengungsi Palestina dekat ibukota Lebanon, Beirut, serta pengepungan kota tersebut, dan melakukan pengeboman secara sengaja terhadap daerah sipil, sehingga menewaskan lebih dari 19 ribu warga sipil Palestina dan Lebanon, dan saat itu komisi tindak pidana Israel yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Agung pada waktu itu, Hakim Yitzhak Kahane mengutuk pemimpin politik dan militer dari tentara Zionist ini, dan bertanggung jawab langsung dari kejahatan yang dilakukan di Libanon, namun hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi Ariel Sharon, bahkan hanya menganggapnya sebagai angin lalu, dirinya tidak tersentuh sedikitpun hukuman atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Dan Pada tahun 1982 tentara Zionis berhasil menjajah Lebanon, yang menurut undang-undang internasional, jika tentara berhasil menguasai suatu daerah maka harus tanggung jawab melindungi semua warga sipil yang ada di daerah tersebut di daerah-daerah yang berada di bawah kontrolnya, dan Zionis pada saat di bawah perintah Kementerian perang Zionis, Ariel Sharon, dan Rafael Eitan sebagai Chief of Staff, dan Sharon setelah berhasil melakukan pembantaian besar-besaran di Shabra dan Shatila, memberikan para milisi Kristen Lebanon yang bersekutu dengannya lampu hijau untuk memasuki kamp pengungsi di Shabra dan Shatila di Beirut barat, yang mengakibatkan terjadinya pembantaian massal, serta penyiksaan dan pemerkosaan terhadap ratusan warga sipil yang tidak bersenjata, yang sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Sepanjang sejarahnya Sharon bekerja sama dengan para penjahat perang Zionis dan Lebanon, termasuk di dalamnya Samir Geagea, the Supreme Commander dari Lebanon Forces, Elie Hobeika, seorang pejabat pasukan keamanan yang bertanggung jawab pada perang saudara di Lebanon, Antoine Lahad, komandan dari pasukan Lebanon Selatan, Rafael Eitan, Israeli Chief of Staff dan mantan pejabat di Mossad assassinations, dan Benjamin Ben-Eliezer komandan satuan Shaked yang telah melakukan kejahatan perang terhadap tawanan dari Mesir di Sinai pada tahun 1967, dan kini menjabat sebagai menteri infrastruktur Zionis, dan sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan partai Buruh.

2. Slobodan Milošević:

Mantan Presiden Republik Serbia, yang dibebaskan dari pengadilan pidana International karena Kejahatan Perang yang dilakukannya di bekas bagian dari negara Yugoslavia; seperti tindakan genocide dan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Republik Bosnia dan Herzegovina yang mayoritas penduduknya Muslim, begitu pun terhadap terhadap mayoritas muslim di Kosovo, di hadapan pengadilan Milosevic dari Yugoslavia dan Republik Serbia pada tahun sembilan puluhan yang lalu.

Namun, menurut kesaksian yang selamat dari Holocaust Bosnia, dan pemimpin pasukan kemerdekaan Kosovo, yang didukung oleh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Bosnia melalui politik dan militer terhadap pasukan Serbia Bosnia yang dipimpin oleh seorang pelarian dari keadilan Ratko Mladic dan pemimpin politik yang saat ini sedang menjalani persidangan, Radovan Karadzic, ,yang telah mengakibatkan kematian yang lebih dari 200 ribu warga Muslim, dan perkosaan lebih dari 27 ribu perempuan di Bosnia, serta pengusiran sekitar satu juta warga Bosnia dan Kroasia.

Adapun Di Kosovo Milosevic juga ikut terlibat langsung dalam pembunuhan lebih dari sepuluh ribu umat Islam, meskipun tidak mengeluarkan langsung terhadap perintah itu, ia harus bertanggung jawab secara pidana dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, yang bertanggung jawab atas keamanan dan kegiatan-kegiatan angkatan bersenjata.

3. Ehud Olmert:

Perdana Menteri Israel dalam pemerintahan Zionis yang telah berakhir jabatannya baru-baru ini; yang bertanggung jawab terhadap hukum pidana secara langsung dan tidak langsung, yang memiliki posisi tertinggi dalam otoritas politik dan komandan tertinggi pada pemerintahan Zionis terhadap apa yang telah dilakukan oleh pasukan keamanan dan militer di negerinya tentang kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza pada periode antara tanggal 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009 yang lalu. Termasuk di dalamnya tindakan genocide terhadap sejumlah keluarga di Palestina, seperti seluruh keluarga Ar-Rayan, Ad-Dayah dan Al-Smoni.

Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas kematian lebih dari 1300 warga sipil Palestina di Jalur Gaza, danlebih dari 5200 orang yang terluka, dan penggunaan senjata terlarang secara internasional yang dijatuhkan pada suatu daerah terpadat penduduk sipilnya, dan ditambah pula target-target yang mereka lakukan berupa penghancuran masjid-masjid (dan rumah ibadah lainnya), rumah sakit-rumah sakit dan sasaran sipil dan pemerintah sipil lainnya secara sengaja, yang melanggar aturan-aturan hukum internasional tentang operasi militer di daerah sipil; di antaranya empat Konvensi Geneva yang telah ditandatangani pada tahun 1949, dan protokoler lampirannya yang ditandatangani pada tahun 1978.

dan bersama Olmert terdapat beberapa pimpinan yang juga bertanggung jawab melakukan tindak pidana dan kejahatan perang, seperti:

* Ehud Barak; Menteri perang Israel.

* Gabi Ashkenazi; komandan perang pasukan Zionis.

* Avi Peled; komandan dari Brigade Golani, salah satu brigade elit angkatan bersenjata Zionisme.

* Yuval Dixinn; komandan intelijen internal Zionis yang terkenal jahat dengan julukan “Shabak”, yang sebelumnya dikenal julukan “Shin Bet.”

* Jenderal Doron Almog; mantan komandan di wilayah selatan tentara Zionis.

Mereka-mereka dan yang lainnya adalah para pimpinan lapangan dan keamanan Zionis yang tertuduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap Jalur Gaza, dan terhadap tawanan Palestina dan tahanan lainnya yang melanggar terhapap empat Konvensi Geneva.

Sebagaimana mereka juga telah melanggar pasal-pasal yang terdapat pada perjanjian di kota Roma tentang Piagam pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 1998; yang berkomitmen pada point-point berikut:

a- Kejahatan terhadap kemanusiaan:

1 – Tentang Pembunuhan yang terdapat pada pasal VII, ayat “a” dari Piagam.

2 – Tentang Menghancurkan kehidupan penduduk sipil dalam yang terdapat pada Pasal II, ayat “a”.

3 – Tentang Penyiksaan yang terdapat dalam Pasal VII, ayat “a” hingga “d”.

b -Kejahatan perang:

1 -Tentang Serangan yang dilakukan secara sengaja dan diarahkan terhadap penduduk sipil atau individu sipil tidak terlibat dalam tindakan perang sedikit pun, sesuai dengan pasal VIII, ayat “a” hingga “j”.

4. Ehud Barak:

Jejak rekam kejahatan yang dilakukan oleh Menteri pertahanan Zionis pada pemerintah Israel Ehud Barak tidak hanya dalam perang baru-baru ini, namun dalam sejarah kemiliteran Zionis dan aparat keamanan juga penuh dengan kejahatan, diantaranya:

1 – Sebagai pimpinan pasukan komando yang terkenal dengan operasi “Fordan” di daerah Lebanon pada tahun 1973, yang menewaskan 3 orang dari pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yaitu: Kamal Adwan, Kamal Nasser, Muhammad Yusuf Najjar, di Beirut, ibukota Libanon, dan Mohammad Yousuf An-Najjar di Beirut, ibu kota Lebanon, adapun Muhammad Yusuf An-Najjar adalah pemimpin dari suatu organisasi September Hitam Palestina.

2 – Di Tunisia, pasukannya melakukan operasi yang dikenal dengan sebutan (Sirait Maktal) yang telah melakukan kejahatan berupa pembunuhan Khalil al-Wazir (Abu Jihad), salah satu tokoh yang paling menonjol dalam PLO dan “Fatah”, pada tahun 1988.

3 – Pembunuhan Salah Khalaf (Abu Iyad), salah seorang senior pendamping Presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat, dan mantan komandan pasukan keamanan khusus dalam PLO dan “Fatah”, yang terjadi di Tunis pada bulan Januari tahun 1991.

5. Shimon Peres:

Keterlibatan presiden kesembilan negara Zionist ini adalah sejumlah kejahatan perang dan pelanggaran terhadap kemanusiaan, dan sepanjang sejarahnya, ia telah melakukan tindakan militer dan keamanan, di antara keterlibatan kejahatan perang dilakukannya adalah:

1 – Pada tahun 1947, Shimon Peres, bergabung dengan kepemimpinan organisasi “Alhajanah” Zionis teroris, dan bertanggung jawab untuk pengadaan peralatan dan manajemen sumber daya manusia dan organisasi ini didirikan pada 1921 di kota Yerusalem, sekelompok militer teroris, yang aktif melakukan kegiatan di wilayah Palestina yang melanggar dan dikutuk oleh hukum internasional periode sebelum proklamasi dari apa yang disebut dengan “Negara Israel,” seperti pemindahan paksa dan pembunuhan massal warga Arab, dan hal tersebut juga termasuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.

2 – melalui karyanya sebagai perdana menteri yang berkuasa pada tahun 1996 pasukan udara Zionis melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil dengan menjatuhkan bom di desa “Qana” di perbatasan Lebanon, dalam operasi militer yang diluncurkan oleh rezim Zionis terhadap Hezbollah Lebanon, dan yang dikenal dengan sebutan “Grapes of Wrath” pada saat entitas Zionis terus berusaha menempati perbatasan Lebanon selatan. Dan karena berusaha melepaskan diri dari serangan lanjutan, sekitar 800 warga sipil Lebanon terpaksa mengungsi ke kantor pusat batalion Fiji yang merupakan bagian dari dari pasukan internasional di Libanon selatan (UNIFIL), yang diorganisir oleh pasukan Fiji di Qana, namun pada tanggal 18 April 1996 Pusat tersebut mendapat serangan dari Zionis yang mengakibatkan kematian lebih dari 106 warga sipil Lebanon dan 116 lainnya luka-luka dan ditambah dengan tewasnya empat prajurit ISAF.

6. George Bush:

Mantan Presiden Amerika ini, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat dan komandan tertinggi dari angkatan bersenjata, sesuai dengan logika dari International Criminal Court dapat menjadi seorang tersangka oleh karena meluncurkan dan berkoordinasi untuk melakukan operasi militer di Irak dan Afghanistan, yang berarti mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di kedua negara tersebut, diantaranya adalah :

* Sebagai pimpinan tertinggi dari angkatan bersenjata Amerika yang merupakan pasukan penjajah, dan karena itu bertanggung jawab atas keselamatan warga sipil di daerah-daerah jajahannya.

* Bertanggung secara jawab secara politik atas kejahatan perang dan kejahatan dilakukan oleh pasukannya di kedua negara tersebut.

Pasukan Amerika telah melakukan serangkaian kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil Irak selama diluncurkannya agresi militer dengan alasan menjaga keamanan dan stabilitas di negara tersebut, terutama setelah terjadi kekacauan yang dibuat oleh penjajah untuk membubarkan tentara Irak dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mantan rezim khusus, termasuk kejahatan perang yang dilakukan di daerah Ramadi, Haditha dan Fallujah dan Anbar , sebagian besarnya adalah wilayah dengan mayoritas warga Arab Sunni.

Militer Amerika Serikat banyak menggunakan misil uranium kerang, dan senjata yang dilarang secara internasional, mereka juga melakukan kejahatan pemerkosaan secara terstruktur, termasuk pembunuhan terhadap keluarga Janabi secara keseluruhan di kota haditsa, aktif dalam melakukan praktik pemerkosaan massal terhadap anak Abeer Al-Janabi sebelum dibunuh dan membakar tubuhnya untuk menyembunyikan bekas kejahatan yang telah dilakukannya di siang hari bolong pada tanggal 15 Maret 2006.

Sebagaimana perusahaan Blackwater untuk layanan keamanan khusus juga melakukan sejumlah kejahatan perang di daerah-daerah yang berada di bawah pengawasan pasukan Amerika di Irak, termasuk pembunuhan dan mencederai puluhan warga sipil pada tanggal 16 September 2007, ketika pemilik perusahaan membukanya dengan api yang menyala dalam bentuk yang histeris dan serampangan sehingga menimpa warga sipil yang berada di pekarangan dan berjalan kaki di daerah barat ibukota Iraq, hal tersebut terjadi ketika perusahaan mengiringi konvoi Departemen luar negeri Amerika saat berkunjung ke Iraq.

Dan mantan Presiden Amerika, George W. Bush bukan satu-satunya presiden AS yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genocide. Namun presiden Amerika sebelumnya; Bill Clinton juga bertanggung jawab atas kejahatan pasukan Amerika di Somalia pada tahun 1994, termasuk pembakaran dan penyiksaan terhadap warga sipil yang dijadikan sebagai hiburan. Adapun Lyndon Johnson dan Richard Nixon, keduanya juga tanggung jawab atas terbunuhnya 3 juta penduduk sipil di Vietnam dalam perang yang dilakukan pasukan Amerika melawan pasukan komunis di Vietnam Utara selama lebih dari 10 tahun di antara periode tahun 1965 hingga 1975.

Setelah itu, semua kejahatan yang didokumentasikan ini dan dengan kesaksian para saksi, dan masih banyak lagi yang akan menjadi penjahat perang yang dilakukan dengan tangan-tangan mereka, atau yang sudah mati tanpa mendapatkan kenyamanan dari para korban sedikitpun, seperti Milosevic. Dan pertanyaannya adalah: Berapa lama orang-orang seperti mereka dapa menikmati kebebasannya, sementara kematian dan kuburan telah berisi oleh jutaan warga yang dibunuh karena petualangan dan racism mereka?.

Sejarah Perkembangan HPI

2009-11-16T23:31:00.000-08:00

untuk membuka file Bahan Kuliah Sejarah Perkembangan HPI. silakan klik disini

nanti akan muncul tampilan www.ziddu.com yang memuat file tersebut, lalu klik up load dan masukan kode verifikasi yg disediakan.
terimakasih

Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Internasional

2009-11-16T22:34:00.000-08:00

untuk membuka file Bahan Kuliah Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Internasional. silakan klik link ini:

nanti akan muncul tampilan www.ziddu.com yang memuat file tersebut, lalu klik up load dan masukan kode verifikasi yg disediakan.
terimakasih

Amnesti Internasional

2009-11-11T22:58:00.000-08:00

Berikut ini bahan yang dapat dipelajari mengenai Pengantar Pengadilan Pidana Internasional (ICC), yang diperoleh dari web site www.elsam.or.id. Lembar Fakta 1 dan Lembar Fakta 2 ini dapat memberikan gambaran tentang:
1. Apakah Pengadilan Pidana Internasional (ICC) itu?
2. Latar belakang terbentuknya ICC
3. Yuridiksi dari ICC
dan lain

untuk lebih lanjut, silakan pelajari melalui bahan dibawah ini;

AMNESTI INTERNASIONAL
Pengadilan Pidana Internasional
Lembar Fakta 1

Pengantar Pengadilan Pidana Internasional (ICC)
“Pembentukan Pengadilan ini masih menjadi harapan bagi generasi masa depan, dan merupakan langkah besar dalam usaha menuju hak-hak asasi manusia universal dan supremasi hukum.” (Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB, 18 Juli 1998 pada menandatanganan Statuta Roma ICC di Roma)

1. Apakah Pengadilan Pidana Internasional (ICC) itu?

ICC merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk olehmasyarakat negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya.

2. Kapan ICC dibentuk?

Pada bulan Juli 1998 konferensi diplomatis mengesahkan Statuta Roma tentang ICC (Statuta Roma) dengan suara sebanyak 120 setuju dan hanya 7 yang tidak setuju (21 abstein). Statuta Roma menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan, cara kerja pengadilan dan negara-negara mana saja yang dapat bekerja sama dengan ICC. Ratifikasi ke-60 yang diperlukan untuk membentuk ICC telah dilakukan pada tanggal 11 April 2002 dan Statuta mulai dilaksanakan yuidiksinya pada tanggal 1 Juli 2002. Pada bulan Pebruari 2003, 18 hakim ICC pertama kali diangkat dan Jaksa Penuntut pertama dipilih pada bulan April 2003.

3. Mengapa keberadaan Pengadilan ini penting?

Meskipun lebih dari setengah abad yang lalu komunitas internasional telah menetapkan sisten regional dan internasional untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, jutaan manusia masih menjadi korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sayangnya, hanya sedikit pelaku kejahatan yang diadili oleh pengadilan nasional sepertinya sebagian besar dalang kejahatan telah mengetahui bahwa pasti tidak akan dibawa kepengadilan untuk kejahatan yang telah mereka lakukan.

Tujuan keberadaan ICC:
• Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional;
• Mendesak para penuntut nasional – yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang bertanggungjawab terhadap kejahatan ini ke pengadilan – untuk melakukannya;
• Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
• Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari hukuman

4. Apa pengaruh ICC terhadap pengadilan nasional?

Pengadilan nasional akan selalu mempunyai yuridiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasaarkan prinsip saling melengkapi, ICC hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan.
Contoh: Pemerintah mungkin tidak ingin menjatuhkan hukuman atas warga negaranya terlebih jika orang tersebut adalah orang yang berpengaruh atau ketika sistem pengadilan pidana telah runtuh sebagai akibat dari konflik internal sehingga tidak ada pengadilan yang mampu mengatasi kasus-kasus tipe kejahatan tersebut.

5. Kapan Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan menurut hukum internasional?

Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika:
• Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma.
• Kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.
• Negara yang belum meratifikasi statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut;
• Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.

6. Apakah Pengadilan sanggup menjatuhkan hukuman untuk kejahatan yang
dilakukan sebelum Pengadilan terbentuk?

Tidak. Pengadilan hanya memiliki yuridikasi untuk kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, ketika Statuta Roma diberlakukan.

7. Siapa yang memutuskan kasus-kasus yang harus diputuskan Pengadilan ini?

Statuta Roma menjabarkan kasus-kasus apa saja yang dapat dibawa ke Pengadilan:
1) Jaksa Penuntut Pengadilan dapat memulai investigasi dalam keadaan dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga. Namun, hanya Pengadilan yang memberlakukan yuridiksi atas kejahatan dan individu tersebut (lihat pertanyaan 4 dan 5)

2) Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dapat meminta Jaksa Penuntut untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, tetapi hanya Pengadilan yang memberlakukan yuridiksi.

3) Dewan Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Tidak seperti metode 1 dan 2, ICC akan memberlakukan yuridiksi ketika Dewan Keamanan PBB mengajukan situasi tersebut ke Jaksa Penuntut, meskipun kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta Roma atau telah dilakukan suatu bangsa di negara tersebut. Di dalam masing-masing situasi tersebut di atas, semua tergantung Jaksa Penuntut, bukan negara atau Dewan Keamanan, untuk memutuskan apakah investigasi akan dilakukan. Berdasarkan investigasi tersebut, pemutusan hukuman tergantung pada keputusan hukum.

8. Mengapa peran banyak negara dianggap penting untuk meratifikasi Statuta
Roma?

Jaksa Penuntut hanya akan dapat memulai investigasi ketika kejahatan telah dilakukan di wilayah suatu negara anggota Statuta atau si tertuduh adalah warga negara negara anggota Statuta, kecuali Dewan Keamanan mengajukan situasi tersebut ke Pengadilan. Keengganan Dewan Keamanan untuk menetapkan peradilan ad hoc kejahatan internasional untuk situasi-siatuasi di luar yang terjadi di bekas Yugoslavia dan Rwanda menyatakan sepertinya tidak banyak situasi dapat diajukan ke Pengadilan. Oleh karena itu, untuk alasan ini, efektivitas pengadilan akan dilihat dari banyaknya negara yang meratifikasi Statuta. Publikasi Proyek Keadilan Internasional

AMNESTI INTERNASIONAL
Pengadilan Pidana Internasional
Lembar Fakta 2
(file pdf klik saja pada kalimat berwarna merah)

Tentang Ratifikasi; “Saya mendesak Anda dan anggota parlemen Anda di seluruh dunia untuk mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa ini secepat mungkin.”(Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB, Sambutan di hadapan Parlemen Swedia, 28 Mei 1999)

Lebih dari setengah abad sejak peradilan Nuremberg dan Tokyo, banyak negara gagal membawa mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang ke pengadilan. Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (Statuta Roma) akan membantu penanganan masalah ini dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional yang permanen bagi para pelaku kejahatan untuk diadili dan membantu para korban, ketika negara tidak mampu atau tidak ingin melakukannnya. Keberhasilan ini akan bergantung pada meluasnya ratifikasi atas Statuta Roma.

Mengapa peradilan tidak dapat diserahkan ke pihak pengadilan di tempat terjadinya kejahatan?

Berdasarkan peraturan umum, peradilan harus dilaksanakan di tempat terjadinya kejahatan selama peradilan tersebut bukan beradilan yang curang dan tidak adil, dan tidak memberlakukan hukuman mati. Peradilan seringkali dirasa lebih efisien dan sangat berpengaruh ketika terjadi di tempat di mana bukti banyak ditemukan, tertuduh dan sebagian besar korban dan saksi tinggal dan menetap dan pihak-pihat tersebut mengenal sistem hukum dan bahasa setempat dengan baik.

Namun, di banyak kasus, peradilan yang memenuhi standar hampir tidak pernah mungkin dilaksanakan di negara di mana kejahatan terjadi. Hukum yang mengatur kejahatan demikian mungkin tidak ada atau sistem hukum telah runtuh. Mungkin negara tersebut tidak memiliki sumber daya untuk peradilan yang demikian atau tidak mampu memberikan perlindungan bagi para tersangka, korban, saksi atau pihak lain yang terlibat pengadilan. Jaksa Penuntut mungkin tidak memiliki kemauan politik untuk melakukan penyelidikan. Mereka juga mungkin dihalang-halangi untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan oleh lembaga eksekutif – karena beberapa dai mereka mungkin terlibat - atau oleh aturan-aturan amnesti, permberian maaf dan langkah-langkah yang menyerupai berujung pada impunitas.

Bagaimana dengan yuridiksi universal, seperti dalam kasus Pinochet?

Pengadilan di seluruh negara memiliki wewenang dan tugas di bawah hukum internasional, untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di mana pun ke pengadilan. Praktik yuridiksi universal oleh pengadilan nasional tersebut akan sangat bermanfaat pada saat para tersangka mengunjungi atau mencari perlindungan di negara mereka atau ketika negara dimana kejahatan terjadi mengekstradisi para tersangka. Yuridiksi universal juga membantu mengisi kekosongan Statuta Roma dengan mengizinkan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta Roma yang akan dibawa ke pengadilan. Namun, jumlah kasus tersebut sepertinya masih akan terbatas pada masa-masa yang akan datang.

Mengapa pengadilan ad hoc atas kejahatan internasional tidak langsung dibentuk saat dibutuhkan?

Lebih dari setengah abad sejak Nuremberg dan Tokyo, Dewan Keamanan PBB hanya membentuk dua pengadilan kejahatan internasional ad hoc. Meskipun Pengadilan Kejahatan Internasional bagi bekas Yugoslavia (ICTY) yang dibentuk pada tahun 1993 dan Pengadilan Kejahatan Internasional bagi Rwanda (ICTR) yang dibentuk pada tahun 1994 telah cukup efektif, dimana mayoritas dari mereka yang sudah diketahui terlibat dan mereka dengan kasus-kasus yang akan disidangkan sudah ditahan, keduanya masih terbatas pada kejahatan yang dilakukan di dua wilayah tertentu dan dalam dua peristiwa tertentu saja. Sejak tahun 1993, Dewan Keamanan gagal membentuk pengadilan ad hoc serupa untuk peristiwa berat lain, seperti di Kamboja, Chechnya, Timor Timur, Guatemala, Irak, Liberia, Sierra Leone dan Somalia. Keterlambatan ini sebagian disebabkan oleh mahalnya pembentukan lembaga-lembaga baru dan kurangnya keinginan politik.

Lalu, keuntungan apa yang dapat diperoleh dari ICC?

ICC akan mampu bertindak ketika pengadilan negara di mana kejahatan terjadi atau negara yang warganya menjadi tersangka tidak mampu atau tidak mau membawa mereka yang bertanggung-jawab ke pengadilan. Ketika Jaksa Penuntut ICC mendapatkan ijin untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan infomasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga, LSM, organisasi kepemerintahan seperti PBB, dan negara, para Jaksa Penuntut tidak lagi bergantung pada sumber-sumber dari Dewan Keamanan PBB. Dibandingkan dengan pengadilan nasional, ICC akan dapat “bersuara” lebih keras atas nama seluruh masyarakat internasional. Hampir dua pertiga negara anggota PBB memutuskan untuk mengadopsi Statuta Roma pada tahun 1998, dan yang lain kemungkinan akan meratifikasinya dalam waktu dekat.

Mengapa ICC dianggap hemat?

Meskipun anggara tahunan ICC mencapai $100 juta, jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan biaya yang dihabiskan oleh negara-negara yang melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan biasa di seluruh dunia. Terlebih lagi, karena ICC bisa mencegah terjadinya kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang untuk terjadi lagi di masa datang, maka ICC jauh lebih banyak menghemat kemungkinan pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Apa saja jaminan bahwa penyelidikan dan penuntutan tidak bermotif politik?

Statuta Roma memuat banyak pengaman yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya untuk kepentingan keadilan, bukan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut ICC, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak akan bergantung pada Dewan Keamanan atau rujukan negara, melainkan akan membuka penyelidikan berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut haruslah bermoral tinggi dan mempunyai kemampuan di dibangnya serta memiliki pengalaman praktik yang mendalam dalam hal penuntutan atau pengadilan atas kasus-kasus pidana. Jaksa Penuntut tersebut harus bertindak secara mandiri. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Majelis Pra-Peradilan (Pre-Trial Chamber) baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara. Publikasi Proyek Keadilan Internasional

terimakasih

Wacana Posisi Wakil Menteri Timbulkan Kontroversi

2009-10-29T04:52:00.000-07:00

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=23492&cl=Berita

[29/10/09]

Keinginan Presiden mengangkat wakil menteri di KIB jilid II menimbulkan pro dan konta. Namun jika memang diperlukan, sebaiknya wakil menteri berasal dari kalangan teknokrat profesional.

Wuih...enaknya jadi pejabat setingkat menteri. Selain dimanjakan dengan kenaikan gaji mulai tahun depan, mereka juga akan mendapatkan asisten alias wakil menteri dalam bekerja. Padahal, kinerja mereka sendiri belum terlihat. Memang, kedua hal ini memang masih menjadi wacana. Namun sungguh ironis, negeri yang mengaku miskin dengan jumlah utang yang melimpah ruah sudah memanjakan para pejabatnya dengan hal-hal yang dirasa belum perlu.

Pengangkatan wakil menteri mengacu pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) menyebutkan, setidaknya terdapat enam departemen yang akan memiliki posisi wakil menteri dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Pasal 10 UU No. 39/2008 menyatakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Dibutuhkan atau tidaknya wakil menteri di sebuah departemen, hingga kini masih menjadi perdebatan. Para pengamat saling adu argumen terhadap rencana presiden yang satu ini. Seperti ekonom Fauzi Ichsan. Analis dari Standard Chartered Bank ini memandang perlu ada wakil menteri di departemen-departemen tertentu, terutama menteri yang menggawangi bidang ekonomi. Akan tetapi, dukungan dari Fauzi harus diimbangi dengan berbagai catatan.

Ia mengingatkan posisi wakil menteri sebaiknya berasal dari kalangan teknokrat. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah masuknya agenda-agenda politik dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil ke depan. Fauzi menilai hal itu penting karena selama ini pasar sudah memiliki ekspektasi terhadap posisi wakil menteri agar berasal dari kalangan yang murni profesional. “Kalau wakil menteri membawa agenda politik, ini akan konflik. Karena menterinya berasal dari teknokrat,” katanya di Jakarta, Rabu (28/10).

Secara kasat mata, sejumlah posisi menteri di bidang ekonomi saat ini berasal dari kalangan teknokrat yang profesional. Nama-nama seperti Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mendapatkan respons positif dari pasar. Namun yang menjadi masalah adalah soal pembagian tugas dan posisi hukum yang jelas terhadap kewenangan wakil menteri. Fauzi berharap agar posisi wakil menteri tidak hanya sebagai ‘ban serep’ jika menteri yang bersangkutan sedang berhalangan.

Lepas dari itu semua, muncul kontroversi baru di masyarakat. Ada yang mengatakan sejumlah partai tertentu yang belum puas dengan jatahnya di kabinet menginginkan posisi baru. Karena itu mereka berimprovisasi secara kreatif untuk mengusulkan kepada presiden perihal pembentukan posisi baru wakil menteri. Hal itu seperti yang diucapkan ekonom Martin Pangabean. Ia mengungkapkan jabatan wakil menteri tidak ada gunanya, melainkan hanya sebagai suatu pemborosan. “Ya, kalau mau bagi-bagi jatah pakai wakil menteri-lah, wah wong dulu ga pake wakil menteri juga ga apa-apa kok,” tuturnya.

Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi XI DPR lain lagi. Ia menilai, jabatan wakil menteri tidak akan memberikan pemborosan bagi negara. Bahkan menurut dia, jika Menteri Keuangan akhirnya didampingi oleh wakil, maka tugas dari wakil menteri itu adalah memonitor program-program kementerian, apakah berjalan dengan baik atau tidak. “Ada bagusnya juga, karena kementerian keuangan ini kan sangat besar, pengelolaan uang masuk dan uang keluar juga sangat besar, nah wakil menteri nantinya dapat membantu Menkeu,” katanya.

Hatta Rajasa rupanya tak mau berpolemik. Menteri Koordinator Perekonomian yang notabenenya berasal dari kalangan politisi itu memastikan, wakil-wakil menteri yang akan ditetapkan oleh Presiden SBY berasal dari kalangan pejabat karir. Ia menjelaskan bahwa wakil menteri hanya diadakan untuk sejumlah departemen yang dinilai memiliki intensitas sangat tinggi, terutama apabila sang menteri kebetulan sedang berada di luar negeri. “Para wakil menteri adalah pejabat karir, dan berasal dari kalangan profesional murni,” katanya.

(Yoz)

Tahun Depan Gaji Pejabat Negara Akan Dinaikkan

2009-10-29T04:37:00.000-07:00

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=23495&cl=Berita

[29/10/09]

Anggota DPR menilai kebijakan ini menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap kondisi masyarakat.

Belum juga 100 hari bekerja, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II mendapatkan kabar gembira. Apalagi kalau bukan rencana kenaikan gaji para pejabat setingkat menteri. Jika tidak ada hambatan, mulai 2010 kenaikan gaji ini sudah bisa dinikmati. Menurut pemerintah, kenaikan gaji merupakan salah satu bentuk remunerasi untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia.

Namun, tepatkah pemerintah menaikan gaji untuk tahun depan yang tinggal dua bulan lagi? Inilah yang jadi persoalan. Sejumlah pihak, termasuk kalangan anggota dewan menilai kenaikan gaji kurang tepat dilaksanakan lantaran masih banyak masalah di dalam negeri seperti bencana alam, pengangguran yang tinggi, jumlah masyarakat miskin yang belum teratasi, dan lain-lain.

Manuarar Sirait, anggota DPR dari Fraksi PDIP menilai kebijakan ini belum tepat dilaksanakan saat ini. Dia sendiri menolak kenaikan gaji tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak peka terhadap kondisi masyarakat ini. “Yang perlu dinaikkan adalah subsidi buat rakyat, misalnya subsidi pupuk, subsidi bibit. Kita harus tahu bahwa masih banyak yang lebih sulit,” ujarnya kepada hukumonline.

Berbagai persoalan itu ditepis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam jumpa pers di Departemen Keuangan, Rabu (28/10), Sri Mulyani mengungkapkan negara tetap memberikan bantuan anggaran untuk bencana alam. Begitu juga dengan anggaran pendidikan, program pengentasan kemiskinan yang tetap menjadi prioritas pemerintah. “Walaupun banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam negara, tetapi tidak berarti kondisi tersebut menyandera hal-hal lain yang yang sebenarnya harus dilakukan. Pertimbangan Presiden tetap untuk memprioritaskan masyarakat,” papar Sri Mulyani.

Inisiatif perlunya penataan sistem remunerasi pejabat negara dimulai sejak pernyataan Presiden dalam tata muka dengan Hakim Agung di gedung Mahkamah Agung, 20 Desember 2005 lalu. Saat itu Presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk melakukan kajian dan evaluasi seluruh sistem penggajian pejabat negara. Tujuannya guna menata sistem remunerasi dan penetapan tunjangan pejabat negara agar tidak bersifat parsial dan tidak situasional (ad hoc).

Dasar hukum remunerasi pejabat negara yang berlaku saat ini diatur lebih dari 35 peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga. Akibatnya tidak ada konsistensi dalam penetapannya.

Saat ini, remunerasi pejabat negara yang berlaku terdiri dari tiga unsur. Pertama, gaji pokok (basic salary). Kedua, tunjangan (allowence) misalnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kehormatan, uang sidang, tunjangan komunikasi insentif yang bervariasi pada masing-masing lembaga negara. Ketiga, fasilitas (benefit), seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, kesehatan, listrik dan telepon, supir pribadi, operasional harian, bantuan BBM, pengawalan dan pelayanan pimpinan.

Masih menurut Sri Mulyani, jika diperhitungkan dalam bentuk uang tunai, secara rata-rata penghasilan, baik itu gaji maupun tunjangan dari pejabat negara, relatif rendah. Namun, banyak pejabat negara yang mendapatkan tambahan tunjangan dari masing-masing lembaga berdasarkan kebijakan internal. Selain itu, sampai saat ini belum ada mekanisme yang jelas dan trasparan dalam penetapan besaran gaji pokok dan tunjangan pejabat negara, serta belum ada penetapan tentang skala masing-masing lembaga/pejabat negara dalam struktur penggajian (job grading), serta job description yang baik.

Sri Mulyani menambahkan UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang merupakan dasar hukum penetapan remunerasi pejabat negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Sebab belum mengatur remunerasi lembaga negara baru yang dibentuk dengan amendemen keempat UUD 1945. Sehingga dia menilai agar peraturan tentang remunerasi ini harus disempurnakan. Penyempurnaan ini diantaranya: tersedianya sistem penggajian pejabat negara yang berbasis pada pekerjaan yang dilakukan, terbentuknya sistem penggajian pejabat negara yang transparan, terlaksananya prinsip-prinsip penetapan besaran gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, mendukung pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintah yang baik.

Sebenarnya, pemerintah pernah melakukan evaluasi terkait dengan remunerasi pejabat negara. Hasilnya terdapat kelemahan dalam sistem remunerasi, di antaranya: terjadi ketimpangan penghasilan antar pejabat negara, khususnya pada jenis tunjangan dan fasilitas. Lalu proses remunerasi bersifat parsial dan situasional (ad hoc) yang belum berdasarkan sistem, dasar hukum remunerasi juga tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini, dan banyak tunjangan yang didasarkan atas kebijakan internal lembaga.

Sekretaris Kementerian Negara PAN, Tasdik Kinanto, mengatakan harus ada sistem pengawasan bagi pejabat negara dalam melaksanakan kewajibannya. “Salah satu dilakukannya reformasi birokrasi adalah karena masih terjadi KKN, disiplin belum jalan dan ada ketidaktrasparanan yang terjadi selama ini, sistem pengawasan harus mampu membingkai ini, supaya reformasi itu mencapai tujuan.”

(M-7)

Masalah Pimpinan MPR Diharapkan Selesai Sebelum Pelantikan Presiden

2009-10-29T04:31:00.000-07:00

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=23292&cl=Berita

[6/10/09]

Beredar kabar DPD akan boikot pelantikan presiden dan wakil presiden, tetapi kemudian dibantah.

‘Polemik’ internal DPD terkait proses pemilihan Pimpinan MPR terus berlanjut. Pimpinan DPD menyatakan menolak terpilihnya Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Ahmad Farhan Hamid. Beredar kabar, penolakan ini akan berlanjut dengan aksi boikot acara pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober mendatang.

Kabar ini langsung dibantah oleh Wakil Ketua DPD Laode Ida. Ia menegaskan pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan agenda kenegaraan yang sangat penting. Oleh karenanya, tidak ada yang boleh mengacaukan atau bahkan menunda.

“Itu (pemboikotan, red) hanya isu, DPD tetap menghargai agenda kenegaraan tersebut. Jika terjadi pemboikotan, orang yang melakukan juga akan berhadapan dengan DPD,” tegasnya dalam jumpa pers, Selasa (6/10).

Namun, dengan tegas juga, Laode menyatakan Pimpinan DPD akan konsisten menolak terpilihnya Farhan. Ia mengatakan masalah ini adalah masalah internal DPD dan jangan dikaitkan dengan isu pelantikan presiden dan wakil presiden. “Harus dipisahkan masalah internal DPD dengan agenda pelantikan presiden,” tambahnya.

Laode sendiri berharap polemik pemilihan Pimpinan MPR harus diselesaikan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Opsi solusi yang ditawarkan adalah mengganti Farhan dengan unsur DPD lainnya. “Kita berharap masyarakat tidak salah tanggap, ini bukan soal perebutan kekuasaan, tapi soal pelanggaran Tatib dan etika,” ujarnya.

Anggota DPD Muhammad Asri Anas menambahkan, hasil paripurna DPD sebenarnya telah memunculkan dua nama calon. Mereka adalah Anggota DPD asal Sulawesi Selatan Aksa Mahmud dan Anggota DPD DKI Jakarta Djan Faridz. Rencananya, DPD akan memilih satu di antara Aksa dan Djan.

“Dari hasil paripurna kemarin, kami mengusulkan dua nama, jika satu orang, Aksa Mahmud yang menggantikan, jika dua orang ditambah dengan Djan Faridz,” ujar Anas.

Seperti Laode, Anas berharap pergantian Farhan bisa dilakukan sebelum 20 Oktober. Mekanisme pergantian, menurutnya, dapat ditempuh melalui mekanisme Rapat Khusus Pimpinan MPR dengan mempertimbangkan dua ama yang dicalonkan oleh DPD. “Rapat pimpinan khusus MPR dilakukan supaya sah demi hukum,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa pemilihan Pimpinan MPR Sabtu lalu (3/10) adalah sah. Menurut Tjahyo, sidang saat pengambilan keputusan dihadiri oleh anggota MPR sekitar 500 orang atau sudah mencapai kuorum. Mekanisme yang diambil mulai penentuan paket, pemilihan sampai pengambilan keputusan juga sudah sesuai dengan Tata Tertib MPR.

“Jadi, bukan urusan MPR kalau memboikot, seharusnya Pimpinan MPR terpilih tidak usah diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Penentuan pemilihan pimpinan MPR melalui mekanisme sistem paket merupakan buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan judicial review sebagian anggota DPD. Dalam putusannya, MK menghapus ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, ‘Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR'.

(Fat)

NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

2009-10-29T02:04:00.000-07:00

May 30, 2009 by hamdanzoelva

http://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/

1. Pendahuluan

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, (Tahir Azhary, 2003: 83) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut rechtstaat, konsep rule of law, konsep socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji (Lihat Seno Adjie, 1980) menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai

Pada sisi lain konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur’an dan Sunnah sedangkan negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki similiaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Disamping itu kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan dari sisi waktu ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis dan tidak statis. Tamanaha ( Lihat Tamanaha: 2006 : 91-1001) mengemukakan dua versi negara hukum yang berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by law dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality, dimana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan versi substantif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, dimana privacy dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.

Menurut Tamanaha konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara dimana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan kepada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Sedangkan konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang disebut di atas. Konsepsi negara hukum substantif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya adalah menjadi dasarnya konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Persoalannya apakah yang dimaksud dengan rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan bagaimana impelementasinya dalam kehidupan negara. Dengan dasar kerangka berpikir di atas dalam kajian singkat ini, hendak menguraikan secara ringkas bagimana konsep negara hukum Indonesia dan perbedaannya dengan konsep rechtstaat atapun rule of law serta perkembangan pemahaman dan konsepnya pada tingkat implementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam praktik (law in action).

2. Konsepsi Negara Hukum Indonesia dan Perbandingannya dengan Konsep Lainnya
Pada awalnya konsep negara hukum sangat lekat dengan tradisi politik negara-negara Barat, yaitu freedom under the rule of law. Karena itu menurut Tamanaha (Ibid: 2) liberalisme yang lahir pada akhir abad ke-17 awal abad ke-18 menempati ruang yang sangat esensial bagi konsep negara hukum dan negara hukum pada masa kini secara keseluruhan dipahami dalam istilah liberalisme. Tamanaha menulis “… every version of liberalism reserve and essential place for the rule of law, and the rule of law today is thoroughly understood in the terms of liberalism.” Akan tetapi di atas segala-galanya dari liberalisme dalam tradisi politik Barat adalah kebebasan individu, seperti dalam terminologi klasik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill “.. the only freedom which divers the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs or impede their efforts to obtain it”, (seperti dikutip Tamanaha: Ibid. : 32). Dibawah hakekat kebebasan setiap individu adalah merdeka untuk mengejar cita-citanya tentang kebaikan. Setiap orang juga mempunyai hak untuk diberi hukuman dan mendapatkan penggantian atas pelanggaran hak-hak dasarnya oleh orang lain. Akan tetapi kebebasan bukanlah berarti melakukan apa saja yang disukainya, sehingga kemudian setiap orang berada di bawah ancaman yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu Immanuel Kant berkesimpulan kebebasan adalah hak untuk melakukana apapun yang sesuai hukum.

Menurut Tamanaha (Ibid: 34-35), ada empat tema pokok yang menjadi landasan liberalisme Barat, yaitu pertama; setiap orang bebas dalam lingkup dimana hukum dibuat secara demokratis, dimana setiap orang adalah pengatur sekaligus yang diatur, tentunya mereka wajib taat hukum, kedua; setiap orang bebas dalam lingkup dimana pejabat pemerintah diharuskan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, ketiga; setiap orang bebas sepanjang pemerintahan dibatasi dari pelanggaran atas diganggunya otonomi individu, serta keempat; kebebasan mengalami kemajuan ketika kekuasaan dipisahkan dalam beberapa kompartemen dengan tipe legislatif–eksekutif dan yudikatif. Dari landasan pemikiran itulah yang melahirkan konsep negara hukum Barat seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl (seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, 2006: 152) yang mengemukakan empat elemen penting dari negara hukum yang diistilahkannya dengan rechtstaat, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta peradilan tata usaha negara. Kemudian Dicey ( Lihat Dicey, 1952: 2002–203) yang dianggap sebagai teoretisi pertama yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, rule of law mengandung tiga elemen penting yang secara ringkas dapat dikemukakan, yaitu absolute supremacy of law, equality before the law dan due process of law, dimana ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia.

Kesemua konsep negara hukum Barat tersebut bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah “dignity of man” dan pembatasan kekuasan serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus diperlakukan sama. Karena itulah harus ada pemisahan kekuasaan negara untuk menghindari absolutisme satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, yang dalam praktik negara-negara Eropa kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Pandangan negara hukum Barat didasari oleh semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak indivu.
Pada sisi lain konsep rule of law ditentang oleh para ahli hukum yang menganut paham Marxis yang memperkenalkan istilah socialist legality. Jika konsep rule of law ditujukan pada satu titik sentral, yaitu dignity of man sehingga kekuasaan negara harus dibatasi maka dalam konsep sosialist legality, hukum sebagai guiding principles yang meliputi segala aktivitas dari organ-organ negara, pemerintahnya, pejabat-pejabatnya serta warga-warganya. Dalam kaitan ini Oemar Seno Adji berkesimpulan bahwa socialist legality lebih memberi kemungkinan bagi uniformitas dan similiaritas dalam asa-asanya daripada variatas yang bermacam-macam. Ia dapat dikembalikan kepada putusan Lenin mengenai “On the precise observance of laws” yang menghendaki agar supaya semua warga negara, organ-organ negara dan pejabat-pejabat mematuhi hukum dan dektrit-dekrit dari penguasa Uni Sovyet (Oemar Seno Adji, 1980: 13). Hak-hak individu dalam konsep socialist legality tetap dihormati, akan tetapi harus dikaitkan dengan dan tunduk pada cita-cita masyarakat sosialis. Karena itu pembatasan tidak saja difokuskan pada kekuasaan negara terhadap individu tetapi juga pada kebebasan individu terhadap negara dan cita masyarakat sosialis. Demikian juga pengadilan yang independen diakui, tetapi memberikan hak kepada pemerintah untuk memberikan rekomendasi, usul dan saran. Walaupun Uni Soviet sudah runtuh sebagai sebuah negara namun konsep socialist legality tetap memiliki pengaruh dan menjadi kajian yang menarik sebagai sumber pengembangan konsep negara hukum pada masa kini dan ke depan.

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen Jimly Asshiddieqie (lihat Jimly Asshiddiqie, 2006: 151–162), sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu sumpremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata uasaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta trasnparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang sebenarnya.

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep Barat, Satjipto Raharjo (Lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 48) sampai pada kesimpulan bahwa negara hukum adalah konsep moderen yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa.

Akan tetapi apa yang dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum Barat dalam arti rechtstaat maupun rule of law. Dalam banyak hal konsep negara hukum Indonesia lebih mendekati konsep socialist legality, sehingga ketika Indonesia lebih mendekat pada sosialisme, Wirjono Prodjodikoro berkesimpulan negara bahwa Indonesia menganut “Indonesia socialist legality”. Akan tetapi istilah tersebut ditentang oleh Oemar Seno Adji yang berpandangan bahwa negara hukum Indonesia bersifat spesifik dan banyak berbeda dengan yang dimaksud socialist legality.

Karena terinspirasi dari konsep negara hukum Barat dalam hal ini rechtstaat maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun rule of law menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara Indonesia. Bahkan secara tegas rumusan penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Rumusan Penjelasan UUD mencerminkan bahwa UUD 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.

Untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap negara hukum Pancasila harus dilihat dan diselami ke dalam proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman itu, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik rechtstaat, rule of law maupun socialist legality. Seperti disimpulkan oleh Oemar Seno Adji, antara konsep negara hukum Barat dengan negara hukum Pancasila memiliki “similarity” dan “divergency”.

Jika konsep negara hukum dalam pengertian – rechtstaat dan rule of law – berpangkal pada “dignity of man” yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia.

Lahirnya negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyono (lihat Tahir Azhary, 2003: 96) berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status “naturalis” ke status “civis” dengan perlindungan terhadap civil rights. Tetapi dalam negara hukum Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara tidak terbentuk karena perjanjian atau “vertrag yang dualistis” melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…”. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen utama bahkan menurut Oemar Seno Adji (Lihat Oemar Seno Adji, 1980: 25) merupakan “causa prima”. Begitu pentingnya prinsip Ketuhanan ini dalam negara Indonesia menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Begitu pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh para founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (philosophische grondslag ) yang menyatakan :

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Pidato Soekarno ini, nampaknya merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPK dalam pemandangan umum mengenai dasar negara yang dimulai sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu. Kesemuanya mengemukakan pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara, terutama pandangan dan tuntutan dari para tokoh Islam yang menghendaki negara berdasarkan Islam. Dengan demikian negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan maupun tidak ber-Tuhan, serta tidak memungkinkan kampanye anti Tuhan maupun anti agama dalam konsep socialist legality.

Demikian juga posisi agama dalam hubungannya dengan negara yang tidak terpisahkan. Walaupun terdapat sebahagian para founding fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara akan tetapi pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati secara bulat oleh panitia kecil hukum dasar dan diterima penuh dalam Pleno BPUPK mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta, dasar negara yang pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Artinya sejak awal para founding fathers menyadari betul betapa ajaran agama ini menjadi dasar negara yang pokok, khususnya ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, mengadopsi Piagam Jakarta dikurangi tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dan tujuh kata ini diganti dengan kata-kata: “Yang Maha Esa” yang dimaknai sebagai Tauhid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah Piagam Jakarta merupakan materi utama Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta kembali memperoleh tempat ketika Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menempatkan kedudukan Piagam Jakarta sebagai “menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut”.

Dengan demkian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak mengenal doktrin “separation of state and Curch”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28J UUD 1945). Negara hukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.

Di samping kedua perbedaan di atas negara hukum Indonesia memiliki perbedaan yang lain dengan negara hukum Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tuntuk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi elemen negara hukum Indonesia.
Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara hukum Indonesia. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia. Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyataan politik yang betul-betul diterapkan. Prinsip musyawarah memberikan warna kekhususan dalam hubungan antarlembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances. Artinya pemisahan kekuasaan yang kaku, dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah. Rusaknya hubungan antara Presiden dan DPR serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno adalah akibat telah buntunya musyawarah.

Prinsp keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari negara hukum Indonesia. Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap dignity of man dalam elemen negara hukum Barat. Dalam perdebatan di BPUPK, prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia, bahkan menurut Soekarno jika diperas lima sila itu menjadi eka sila maka prinsip gotong royong itulah yang menjadi eka sila itu. Dalam hal ini Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata:

“sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesumo buat Indonesia bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, yang tiga menjadi satu maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong”.

Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdi pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauku yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan.

Dengan dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia disamping mengandung elemen negara hukum dalam arti rechtstaat maupun rule of law, juga mengandung elemen-emelemen yang spesifik yaitu elemen Ketuhanan serta tidak ada pemisahan antara agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan sosial serta persatuan Indonesia.

3. Negara Hukum Indonesia dan Prinsip Konstitusionalisme

Unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai sebuah konsep seperti telah diuraikan di atas adalah nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian posisi Pembukaan ini menjadi sumber hukum yang tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Perubahan UUD 1945 (dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posisi dan kedudukan antara Pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Hanya pasal-pasal saja yang dapat menjadi objek perubahan sedangkan Pembukaan tidak dapat menjadi objek perubahan.

Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi sehingga kita hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUD 1945 sehinga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia. Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD-lah yang menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Konsistensi melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang dikenal dengan prinsip konstitusionalisme. Karena itu, jika konsep negara hukum bersifat abstrak maka konsep konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jelas.

Konstitusionalisme merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Pasal undang-undang dasar mengatur lebih jelas mengenai jaminan untuk tidak terjadinya monopoli satu lembaga kekuasaan negara atas lembaga kekuasaan negara yang lainnya, kewenangan masing masing lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan-jabatan bagi lembaga negara, hubungan antarlembaga negara serta hubngan antara negara dengan warga negara yang mengandung jaminan kebebasan dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie ( Jimli Asshiddiqie, 2006: 144), konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Pada tingkat implementasi pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip konstitusionalisme harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan UUD. Karena pasal-pasal UUD tidak mungkin mengatur segala hal mengenai kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran UUDi dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila. Sehingga pasal-pasal UUD 1945 menjadi lebih hidup dan dinamis. Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi memliki ruang penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal UUD 1945 dalam frame prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Kecermatan Dalam Pembentukan Hukum
Pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR dan Presiden maupun Mahkamah Konstitusi – dalam makna legislasi negatif seperti istilah Jimly Asshiddiqie – dilakukan melalui proses yang panjang dan berliku. Pada praktiknya pembentukan hukum, paling tidak melibatkan proses dan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
- ketentuan-ketentuan UUD 1945
- situasi dan kekuatan politik berpengaruh pada saat undang-undang itu dibuat
- pandangan dan masukan dari masyarakat
- perkembangan internasional dan perbandingan dengan negara lain
- kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu, serta
- cara pandang para pembentuk undang-undang terhadap dasar dan falsafah negara
- Pengaruh teori dan akademisi.
Titik rawan dari pembentukan hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia adalah pada pengaruh dan perkembangan ketentuan dari negara lain serta pandangan akademisi yang sangat dipengaruhi oleh kerangka teori yang hanya bersumber dari negara lain. Pengaruh itu dapat diperoleh dari studi banding ke negara lain maupun pandangan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai keengganan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan negara-negara lain atau perkembangan internasional atau teori yang berkembang dari luar, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai kehati-hatian dan kecermatan agar hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi Indonesia dan cita negara hukum Indonesia. Karena itu alat ukur dan verifikasi terakhir atas seluruh pembentukan hukum harus dilihat dalam kerangka elemen prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan disamping pasal-pasal UUD 1945. Di sinilah kita letakkan nilai Pancasila dalam Pembukaan sebagai norma standar bagi negara hukum Indonesia .

5. Kesimpulan
Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat mauapun rule of law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang. Mengakhiri tulisan ini saya ingin mengemukakan pandangan Prof. Dr. Satjipto Raharjo (lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 53) mengenai keresahannya terhadap negara hukum Indonesia dengan suatu harapan bahwa hukum hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan. Di atas segalanya dari perdebatan tentang negara hukum, menurut Prof. Satjipto kita perlu menegaskan suatu cara pandang bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (standard of performance and result) negara hukum Indonesia.

————————000——————————

DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan konstitusional Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 195 -1959, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cet.2, 2001, Terjemahan dari judul asli The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: a Socio-Legal Study of the Indonesia Konstituante
——-, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum Tata Negara, Kataharta Pustaka, Jakarta,
Azhary, Tahir., Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2003.
Bagir Manan, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah, 1999.
Dicey, A.V., Introduction to the study of the Law and the Constitution, Ninth Edition, MacMilland and CO, London 1952
Douglas Greenberg, Stanley N. Katz, at.al., (Editor), Constitutionalism and Democracy, Transition in the Contemporary World, (The American Councel of Learned Sociaties Comparative Constitutionalism Papers), Oxford University Press, New York, 1993
Dyzenhaus, David, Legality and Legitimacy, Carl Schmith, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar, Oxord University Press, New York, 1999.
Fleming, James, E., Securing Constitutional Democracy, The Case of Autonomy, The University of Chicago Press, USA, 2006
Harahap, Krisna, Konstitusi Republik Indonesia, Grafitri Budi Utami, 2004.
Hart, H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Law Series, Second Edition, Oxford University Press, New York, 1997
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, the Presiden of Fellows of Harvard College, Russel & Russel, 1961
Melvin J.Vrofsky, Introduction: The Prinsiples of Democracy, dalam Democracy Papers. 2001.
Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga Jakarta, 1980
RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakulats Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia, Cet. Kedua, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Jakarta 2004, Diterjemahkan dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their Hystory and Existing Form, karya J.F.Strong, O.B.E.,M.A.Ph.D., The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, Lonon, 1966.
Tamanaha, Brian Z, On The Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Edisi Keempat, 2006
Wittington, Keith, E., Constitutional Construction, Divided Powers and Constitutional Meaning, Harvard University Press, USA, 2001.
Zoelva, Hamdan, Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Tulisan ini adalah makalah yang dismapikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.

HAMDAN ZOELVA
Lahir di Bima, 21 Juni 1962. Kandidat Doktor dalam Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, 2004, dan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 1986. Sejak tahun 1987 sampai sekarang aktif sebagai advokat berkedudukan di Jakarta.

Anggota DPR RI periode 1999–2004, Anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR periode 1999–2004 yang membahas dan merumuskan Rancangan Perubahan UUD 1945. Aktif di politik sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang periode 2005–2010, Sekretaris Forum Konstitusi, Anggota Tim Ahli Pimpinan MPR RI mengenai Perubahan UUD 1945, juga aktif dalam berbagai seminar, diskusi serta sosialisasi mengenai UUD 1945.

Buku:
Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, penerbit Konstitusi Press, 2005.

Anggota Tim Penyusun Buku-buku:
- Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Naskah Konprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, penerbit Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi.
- Risalah Perubahan UUD 1945, Perubahan Pertama s.d. Perubahan Keempat, penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI.

UUD 1945 amandemen 1 - 4

2009-10-29T02:02:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

Keterangan:

* = Amandemen Pertama

** = Amandemen Kedua

*** = Amandemen Ketiga

**** = Amandemen Keempat

Kedudukan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

2009-10-29T00:38:00.000-07:00

www.gofartobing.wordpress.com

Posted on October 5, 2007 by eagle wings

Dengan perubahan sebanyak empat kali yang dilakukan terhadap UUD 1945, maka secara langsung menimbulkan perubahan-perubahan yang mendasar didalamnya. Perubahan ini juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen ini juga mengadopsi pokok-pokok pemikiran baru yang berbeda dengan UUD 1945 yang lama. Empat diantaranya adalah:[1]

penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
pemisahan kekuasaan dan prinsip “check and balances”;
pemurnian sistem pemerintahan presidensial; dan
penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Negara Hukum (Rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat), Indonesia tentunya mengakui prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Berdasarkan hal ini, hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya dengan prinsip nomokrasi dan doktrin “the Rule of Law, and not of man” yang mengindikasikan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of Law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of law).

Untuk mewujudkan cita hukum ini, maka pelaksanaannya harus dijamin dengan pembangunan dan penegakan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hal inilah yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini sebelumnya tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal-pasal UUD 1945 yang lama, melainkan hanya dalam bagian penjelasannya saja. Sementara itu, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terdapat juga dalam pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakasanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini berarti bahwa tidak seperti dalam UUD 1945 yang lama, MPR dalam hal ini tidak lagi memiliki kekuasaan yang eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat.[2]

2.1. Presiden, MPR, dan DPR

Dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 ini, maka rakyat merupakan pemegang kekuasaan negara tertinggi dan kedaulatan rakyat ini ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip “check and balances”. Menurut pendapat saya, kedaulatan rakyat ini secara langsung diwujudnyatakan dalam Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” yang mengindikasikan bahwa rakyat tidak perlu lagi harus melalui MPR dalam memilih. Hal ini tentu lebih baik untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia. Dalam UUD 1945 hasil amandemen ini, bukan berati bahwa akan mengindikasikan hilangnya pelaku yang selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan menjadi addresatnya karena UUD 1945 hasil amandemen memberikan batasan bahwa kedaulan rakyat ini tetap harus dijalankan berdasarkan UUD. Artinya bahwa ada hal-hal dimana kedaulatan tersebut tetap harus diserahkan pelaksanaannya kepada badan atau lembaga maupun hal-hal yang langsung dapat dilaksanakan oleh rakyat. Jadi dalam hal ini, UUD 1945-lah yang dijadikan dasar rujukan pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan atau kepada berbagai lembaga negata, bukan MPR. Menurut pendapat saya, dengan penyerahan mandat dari rakyat ketangan eksekutif ini tidak menyebabkan hilangnya kedaulatan rakyat karena secara politik, eksekutif tetap harus bertanggungjawab kepada rakyat. Namun demikian, MPR tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang juga tetap memegang kekuasaan legislatif, hanya saja setelah dilakukan perubahan, MPR menjadi terdiri atas dua lembaga perwakilan yang sederajat yaitu DPR yang mencerminkan prinsip perwakilan politik (political representation) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah (regional representaton) dari yang tadinya terdiri atas tiga yaitu DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.

Selain itu, dalam perubahan UUD 1945 ini juga diatur ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) yang berarti mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘check and balances’ antara cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Namun demikian,menurut saya adanya perubahan-perubahan dalam UUD 1945 ini tidak menyebabkan bergesernya status MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini terlihat dari wewenang yang masih tetap dimiliki oleh MPR dalam Pasal 3 UUD 1945 setelah perubahan yaitu:

a. mengubah dan menetapkan UUD;

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c. memeberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD; serta

d. menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana mestinya.

Dari wewenang yang dimiliki oleh MPR tersebut, memang telah terjadi perubahan dimana MPR yang semula memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden menjadi terbatas pada wewenang melantik saja. Namun perlu diingat bahwa Presiden dan Wakil Presiden tetap baru dinyatakan sah mulai melaksanakan tugasnya apabila telah menandatangani surat pelantikan. Menurut saya, pergeseran yang terjadi tidak terlalu signifikan karena memang tidak memungkinkan rakyat secara keseluruhan yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, sementara untuk proses pemilihan memang sudah sepantasnyalah seluruh rakyat dilibatkan. Apa yang dilakukan oleh MPR dalam proses pelantikan bagi saya tetap merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri sehingga MPR tetap dianggap sebagai lembaga tertinggi negara. Begitu juga dengan wewenang MPR baik yang pertama maupun yang ketiga. Untuk wewenang pertama dalam kaitannya dengan hak mengubah dan menetapkan UUD, menunjukkan secara tegas bahwa presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan tidak terlepas dari produk MPR itu sendiri yaitu UUD (Pasal 4 Ayat (1)) yang artinya bahwa tetap berada dalam kontrol MPR itu sendiri. Begitu juga dengan wewenang memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden menunjukkan bahwa MPR tetap memegang kontrol Presiden dalam menjalankan tugasnya walaupun terbatas berdasarkan UUD yang ditetapkannya. Hal ini sebenarnya merupakan perwujudan dari sistem presidentil yang dianut oleh UUD itu sendiri yaitu pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan karena alasan hukum dan menurut prosedur yang bersifat hukum pula.

Dari rangkaian gambar tersebut, terlihat bahwa rakyat setelah adanya perubahan langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dipercayainya. Kedudukan Menteri dalam hal ini adalah tetap sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kabinetnya, dan menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan karena bertanggung-jawab kepada presiden, bukan parlemen, maka kedudukannya tidak tergantung parlemen. Disamping itu, para Menteri itulah yang pada hakikatnya merupakan pemimpin pemerintahan dalam bidangnya masing-masing, karena itu kedudukannya sangat penting dalam roda pemerintahan. Sehubungan dengan adanya mandat langsung dari rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden posisi presiden dalam hal ini memang diakui cukup kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun demikian, hal ini bukan berarti memberikan kesempatan timbulnya kekuasaan yang tidak terbatas karena UUD 1945 hasil perubahan tetap memberikan pembatasan jabatan Presiden paling lama dua periode yang masing-masing adalah lima tahun.

Disamping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula oleh independensinya dalam menjalankan tugas utamanya sehingga posisinya tidak berada didalam gambar karena dalam menjalankan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi presiden seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur penegak hukum. Untuk menjamin hal tersebut, maka pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian para pejabat tinggi pemerintahan tersebut tanpa didahului dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila yang bersangkutan terbukti bersalah dan karena itu dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat tetap karena melakukan tindak pidana menurut tata cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Bila melihat dalam perubahan pasal 5 ayat (1) juncto pasal 20 ayat (1) dalam perubahan pertama UUD 1945 yang dipertegas lagi dengan tambahan pasal 20 ayat (2) perubahan pertama UUD 1945, UUD 1945 hasil perubahan ini belum sepenuhnya mewujudkan adanya pemisahan kekuasaan (seperation of power) sebagaimana telah disebutkan dimuka. Artinya bahwa pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif memang belum sepenuhnya tercapai. Saya setuju dengan pendapat bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR telah dialihkan menjadi dipegang oleh DPR. Namun adanya frasa “dengan persetujuan bersama” dalam pasal 20 ayat (2) perubahan pertama UUD 1945 ini memberikan makna agar didalam membentuk undang-undang, DPR harus melaksanakannya dengan persetujuan atau bebarengan dengan Presiden sehingga mengimplikasikan bahwa undang-undang tersebut baru dapat terbentuk bila kewenangan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama baik oleh DPR maupun Presiden.[3]

Menurut saya, frasa ini sebetulnya hanya akan menimbulkan penafsiran yang sedikit kabur mengenai pemisahan kekuasaan ini, karena frasa ini membuat kerangka berfikir untuk pertama kali bahwa pemisahan kekuasaan belum sepenuhnya tercapai. Padahal, pada Pasal 20 ayat (5) sebagai hasil perubahan kedua menunjukkan bahwa persetujuan presiden tersebut bukanlah suatu hal yang begitu penting karena disahkan atau tidak, paling lama tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan tersebut tetap akan sah menjadi undang-undang. Dalam hal ini saya melihat bahwa persetujuan berarti merupakan suatu hal yang mutlak yang bila dikembalikan lagi pada asas pemisahan kekuasaan, maka Presiden tetap masih cukup berpengaruh dalam pembentukan suatu undang-undang.

[1]Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Denpasar 14-18 Juli, 2003.

[2]Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002, hal. 2.

[3]Maria Farida Indrati S, “Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1

MPR Setelah Amandemen UUD 1945

2009-10-29T00:22:00.000-07:00

9 Juni 2009

bahan dari http://www.mpr.go.id/index.php?m=berita&s=detail&id_berita=906

Tujuan dari perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Demikian diungkapkan AM. Fatwa, Wakil Ketua MPR RI saat berdialog bersama M. Rizal, Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR dan Mutamminul’ula, anggota Tim Sosialisasi Putusan MPR RI di TVRI Jakarta. Acara yang disiarkan secara langsung pada akhir Maret 2009 dengan tema “MPR” diselenggarakan atas kerjasama TVRI Jakarta dengan Sekretariat Jenderal MPR RI.

“Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan reformasi tersebut menginginkan adanya perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) terlalu besar dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat, “ ungkap Fatwa.

Penyebab kekuasaan yang sangat besar di tangan Presiden karena adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kenyataannya, rumusan UUD 1945 yang memuat semangat penyelenggara negara belum cukup didukung oleh konstitusi. Akibatnya, praktik ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945, karena pengaturan lembaga Negara juga dilakukan oleh Presiden melalui pengajuan UU.

Namun, perubahan UUD 1945 mempunyai kesepakatan dasar diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, dan tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Selain itu, penjelasan UUD 1945 memuat hal-hal yang normatif yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) dan perubahan tersebut dilakukan dengan cara “addendum”.

Namun, seiring dengan perubahan UUD 1945, ada banyak hal yang penting terjadi. Salah satu perubahan Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Pasal 1 ayat (2) itu kemudian berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Ternyata perubahan tersebut membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan wewenang MPR, sehingga kegiatan MPR sekarang hanya mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Selain itu, MPR mempunyai tugas memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dan saat ini, menurut UU Susduk yang berlaku, salah satu kegiatan MPR adalah mensosialisasikan atau memasyarakatkan putusan-putusan MPR setelah terjadi perubahan.

Sementara Mutamminul’ula menjelaskan seputar kedudukan MPR. Dahulu, sebelum ada perubahan UUD 1945, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balances.

Setelah perbuhan UUD, MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN dan tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai tahun 2002. “Yang patut diketahui saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan, “ jelas Mutammimul ‘Ula.

“Pada kenyataannya, perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini, MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK, “ jelasnya.

Kepala Biro Humas Setjen MPR RI (Muhammad Rizal, S.H., M.Si., Telp: 021-5789 5049, Email: humas@mpr.go.id)

NILAI AKHIR KRIMINOLOGI

2009-07-28T09:12:00.000-07:00

BERIKUT INI DAFTAR NILAI MATA KULIAH KRIMINOLOGI

DOSEN PEMBINA : BENY IRAWAN, S.H., M. Si., M.H
ASISTEN : ALIYTH PRAKARSA, SH

KELAS : REGULER A - B ..................... KLIK DISINI

KELAS : NON REGULER D, E, F, G ..................... KLIK DISINI

(caranya: nanti setelah Klik disini maka akan muncul tampilan ziddu.com maka akan terlihat download file nilai, lalu klik kotak download lalu masukan Verification Code disamping kotak kecil itu lalu klik lagi kotak download maka akan muncul tampilan file dalam format pdf jadi pastikan komputer yg mendownload file harus ada program adobe reader atau foxit pdf reader)

Terimakasih telah berproses belajar bersama sama satu semester dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing.

Sukses!!!

video tentang kekerasan domestik thd anak

2009-05-20T09:09:00.000-07:00

WARNING!!!

Video ini bukan untuk mengajarkan anda untuk menganiaya anak-anak, jika anda berpikiran demikian maka semoga anda tersadarkan. video ini menggambarkan efek yang terjadi pada anak korban kekerasan, mari hentikan kekerasan terhadap anak sekarang juga. titik!
sudah siap? klik disini

video tentang kekerasan domestik thd anak

2009-05-20T08:51:00.000-07:00

WARNING!

Anda akan melihat gambar mengenai kekerasan thd anak, jika anda tidak siap melihat lebih baik jangan klik video terkait, tapi jika anad berminat utk mengetahui dalam rangka sebagai pengetahuan untuk turut berperan dalam penghentian kekerasan tdh anak dan perempuan silakan klik disini

NO MORE VICTIM END UP IN MURDE BAG!

video tentang kekerasan domestik thd perempuan 1

2009-05-20T08:17:00.000-07:00

WARNING!
Anda akan menyaksikan flash video yang memberikan gambaran kekerasan tdh perempuan; teori bagaiamana hal tsb dpt terjadi, faktor pendukung, hasil survey n mengapa orang tersebut menjadi korban berulang (repeat victim). mungkin gambar ini akan menimbulkan hal tidak mengenakan bagi anda, jadi jika sudah siap silakan klik disini.. jika tidak semoga tetap mendukung STOPP kekerasan terhadap perempuan

video tentang kekerasan domestik thd perempuan

2009-05-20T08:01:00.000-07:00

WARNING!
anda akan melihat flash foto-foto korban kekerasanthd ; anak, remaja, perempuan orang tua sebagai gambaran bagiman efek kekerasan diderita thd mereka yang memiliki banyak kelemahan sehingga mereka mengalami kekerasan (menjadi korban) berulang (repeated victimization) . mohon untuk tidak melakukan hal yang sama. hentikan kekerasan maka tidak ada lagi korban. TITIK
Klik disini

video tentang kekerasan domestik thd perempuan

2009-05-20T07:38:00.000-07:00

WARNING!
berikut ini adalah video klip iklan layanan masyarakat yg mengandung kekerasan yg diperankan oleh Artis Keira Knightley yang menggambarkan bagaimana perempuan rentan menjadi korban dalam kekerasan domestik (KDRT) sekaligus juga bagaimana laki-laki (suami) seolah m,erasa berhak utk melakukan kekerasan thd istrinya, klik dsini

JANGAN TIRU ADEGAN TAPI CERMATI PESAN (ILMU) YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA; STOPP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TITIK!!

Translate Jurnal World Society of Victimology 3

2009-05-17T20:18:00.000-07:00

Benjamin Mendelsohn, Pendiri Viktimologi, dalam Kenangan

Jo-Anne Wemmers (diterjemahkan oleh; Aliyth Prakarsa)

Benjamin Mendelsohn, wafat pada hari Minggu, 25 Januari 1998 di Jerusalem, Israel. Benjamin Mendelsohn lahir pada 23 April 1900 di Bucharest, Rumania, tempat dia mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Mendelsohn adalah seorang pengacara dan perhatiannya terhadap korban mula-mula dalam rangka untuk menegaskan pengadilan agar memberikan kontribusi korban dalam aturan pidana. Pada 1937, dia menerbitkan sendiri sistem yang berurusan dengan perlindungan hukum, berdasarkan analisis terhadap aturan pidana. Selama tahun 1937–1947, Mendelsohn kembali mengembangkan sistemnya yang telah diatemukan untuk melindungi para penjahat dan pada tahun 1947 dia memperkenalkan Viktimologi – ilmu mengenai korban – dalam sebuah perkuliahan yang dia berikan pada anggota Perkumpulan Psikiatri Rumania (The Rumanian Psychiatric Society)

Teori Viktimologi pertamanya umumnya berisi tentang kategori para korban berdasarkan kontribusi mereka dalam pemunculan kejahatan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya Benjamin Mendelsohn meninggalkan posisi ini. Pada 1969 Benjamin Mendelsohn memperkenalkan Viktimologi lanjutan, berkaitan dengan banyak pemunculan tipe korban termasuk teori kecelakaan dan korban genosida. Perluasan teori ini lebih jauh didalami oleh Mendelsohn dan pada tahun 1975 hal ini menjadi ”Viktimologi Umum” (General Victimology) penekanan pada kenyataannya bahwa Viktimologi lebih dari sekedar Viktimologi penal, tetapi juga termasuk studi terhadap seluruh korban. Meskipun kejadian korban diluar kendali manusia seperti bencana alam juga dimasukkan dalam Viktimologi Umum ini.

Banyak pemikiran Von Hentig dalam pembentukkan Viktimologi. Namun, Von Hentig tidak pernah menggunakan istilah Viktimologi. Von Hentig memberikan dasar penelitian akademis dalam perhatian korban kejahatan. Tetapi Mendelsohn yang pertama kali berhubungan dengan kepribadian para korban dengan cara ilmiah. Mendelsohn adalah yang pertama kali menggunakan istilah ”Viktimologi”, pada 1977 yang menunjukkan pendirian Perkumpulan Dunia Viktimologi (World Society of Victimology WSV). Pakar Viktimologi saat ini melanjutkan perjuangan dengan banyak kesamaan pemikiran yang mula-mula dibentuk oleh Mendelsohn.

Selama beberapa tahun penelitian mengenai peran korban dalam kejahatan dianggap hal tabu. Namun baru-baru ini, perdebatan mengenai peran korban telah kembali dibuka. Pada Simposium Viktimologi Internasional ke 10 yang diadakan di Amsterdam pada Agustus 1997, beberapa artikel yang memusatkan perhatian pada pendampingan korban dan pencegahan kejahatan. Didorong oleh penelitian viktimisasi berulang, Viktimolog kemudian meninjau ulang pada peran korban dalam kejadian kejahatan dan menggunakan informasi ini untuk membantu menghindari Viktimisasi di masa depan. WSV berhutang jasa pada Mendelsohn dan akan terus mempertahankan dan menghidupkan kontribusinya.

Catatan; Ringkasan pemikiran Mendelsohn diatas berdasarkan: Hoffman,Hanoch, What didMendelsohn Really Say? Dalam; Internatinal Faces of Criminology. Sarah Ben David dan Gerd Ferdinand Kirchhof (ed), WSV Publishing, 1992, Monchengladbach.

Bahan rujukan:

1. Mendelsohn, B. Metodhe a Utiliser par la Defenseur pour les Recherches Concertant la Personalite du Criminal. Dalam: Reveu de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Medicine Legale, 1937, 877-891.

2. Mendelsohn,B. Une Novelle Branche de la Science Bio-Psycho-Sociale; la Viktimologie. Dalam; Reveue Internationales de Criminologie et de Police Techniques, 1965

3. Mendelsohn, B. Les Infractions Commises sous le regime Nasi Sont-Eiles des Crimes ou sosu Du Droit Commun? Dalam; Revue De Droit Internasionale De Sciences Diplomatiques et Politiques, 1965,

4. Mendelsohn, B. Le Rapport Entre la Victimologie et le problem du Genocide (Schema d`un Code du Genocide). Dalam; Etudes De Psycho-Sociologie Criminelle, 1969, 16 dan 17

5. Mendelsohn, B. Victimology and the Needs of Contemporary Society. Dalam; The Israeli Annals of Psychiatry and Related Disciplines, 1973 (11),

6. Mendelsohn, B. Victimology and Contemporary Society's Trends. In: Victimology - An International Journal, 1976 (1) 8-28.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai publikasi Benjamin Mendelsohn hubungi WSV di: wsvbib@hotmail.com

In memory of Benjamin Mendelsohn, Founder of Victimology
Jo-Anne Wemmers

On Sunday, January 25th 1998, Benjamin Mendelsohn died in Jerusalem, Israel. Benjamin Mendelsohn was born on April 23rd 1900 in Bucharest, Rumania, where he obtained his law degree. Mendelsohn was a penal lawyer and his initial interest in the victim originated in his intention to point out to the court the contribution of the victim to the criminal act. In 1937, he published his own system of dealing with penal defence, based on the analysis of the criminal act. During the years 1937 - 1947, Mendelsohn continued to develop his system which he had invented for the defence of criminals and in 1947 he introduced Victimology - the science of the victim - in a lecture he gave to members of The Rumanian Psychiatric Society.

His first version of Victimology consisted mainly of victims' categorization according to their contribution to the occurrence of the crime. However, in later years Mendelsohn abandoned this position. In 1969 Mendelsohn presented an extended Victimology, dealing with victims of many types of occurrences including work accidents and victims of genocide. This extended version of victimology was further extended by Mendelsohn and in 1975 it became a "General Victimology" emphasizing the fact that Victimology was more than penal victimology, it included the study of all kinds of victims. Even victims of events beyond human control such as natural disasters were included in his General Victimology.

Many credit Hans Von Hentig with the foundation of victimology. However Von Hentig never used the term Victimology. Von Hentig laid the basis for academic research concerning the victim of crime. But Mendelsohn was the first to deal scientifically with the personality of the victim. Mendelsohn was the one who introduced the term "Victimology" and presented it as a new discipline. He took an active part in the meeting in Münster, in 1977, which marked the founding of the WSV. Victimologists today continue to struggle with many of the same issues which were first raised by Mendelsohn.

For several years research on the role of victims of crime was considered taboo. Recently however, the debate on the role of the victim has been reopened. At the 10th International Symposium on Victimology held in Amsterdam in August 1997, several papers focussed on victim assistance and crime prevention. Spurred by the research on repeat victimization, victimologists are once again looking at the role of the victim in the criminal event and using this information to help avoid future victimization. The WSV is indebted to him will strive to keep the memory of his contribution alive.

Notes: The above synopsis of Mendelsohn's work is based on: Hoffman, Hanoch, What did Mendelsohn Really say? In: International Faces of Criminology. Sarah Ben David and Gerd Ferdinand Kirchhoff (eds.), WSV Publishing, 1992, Monchengladbach.

Translate Jurnal World Society of Victimology 2

2009-05-17T20:13:00.000-07:00

Review Simposium Internasional Dunia Viktimologi ke 9 “Kepedulian terhadap Korban”

Otmar Hagemann (diterjemahkan oleh; Aliyth Prakarsa)

Pada tanggal 26-29 Agustus 1998, lebih dari 600 peserta dari 67 negara bertemu di Amsterdam untuk membahas penelitian korban Deklarasi Hak Korban; Upaya dalam Pemberian Dukungan bagi Korban dan Penyalahgunaan Kekuasan dan Kejahatan Perang (Victim Bill of Right Trends in Victim Support and Abuse of Power & War Crimes) . Jumlah peserta ini menunjukkan pertumbuhan kepentingan dari viktimologi sebagaimana telah diungkapkan oleh Jan van Dijk dalam sambutan pembukaan. Setiap harinya dipaparkan oleh dua atau tiga pembicara berdasarkan topic masing-masing.

Topic yang paling controversial adalah dukungan korban yang dipaparkan oleh Marlene Young dan Azzart Fattah. Marlene Young memperdebatkan untuk kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang yang telah dipersiapkan dengan baik. Dia memperluas jangkauan dari korban-korban melalui pengarahan perhatian kita menuju viktimisasi yang tidak dikehendaki dalam kehidupan keseharian dan kearaha korban-korban structural dari pelaparan, kesepian, pengangguran, gelandangan, dll, sebagai contoh kecilnya. Dia menyebutnya sebagai pengantar aturan kepedulian universal (introduction of a universal code of care), yang mengijinkan untuk pelatihan sistematik terhadap staff tetap-tidak tetap, akuntabel, lebih efektif dan akan menuju pada standar lebih tinggi dari pendampingan korban sama baiknya sebagaimana meraih jumlah yang lebih besar dalam pelayanan terhadap korban.

Aturan kepedulian harus membuat laporan bahwa pengalaman traumatis berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Dalam perbedaan mencolok yang ditekankan oleh Young, Fattah mengaku bahwa pergerakan pendampingan korban telah dipecundangi oleh politisi. Hanya yang paling miskin dari yang miskin yang akan mendapatkan formulir bantuan. Dia memperdebatkan bahwa asuransi kejahatan umum sangat dibutuhkan. Lebih jauh lagi dia menegaskan ”konsekuensi-konsekuensi bencana potensial dari melakukan kebaikan” (potentially disastrous consequences of doing good). Para korban akan berada pada situasi ”kerugian” (no-win), terutama anak-anak korban kekerasan. Konseling tidak dapat mengurangi trauma. Sebaliknya, intervensi, ketika tidak dilaksanakan dengan baik, dapat memperluas proses penggandaan. Dikarenakan korban merupakan mangsa lemah dari pemangsa, penyalah diri pribadi dapat menjadi fungsi penyembuhan dan dapat menjadi alat yng produktif untuk pemulihan dari trauma tanpa bantuan ahli.

Beberapa nara sumber memusatkan perhatian dalam perbaikan hukum, termasuk mediasi, restitusi dan konsep baru prosedur keadilan. Paradigma ini dibahas oleh Elmar Weitekamp dalam bidang sudut pandangan etnologi. Dalam rangka menghargai kedamaian sosial, Perkumpulan kita dapat belajar dari Perkumpulan primitif. Pengantar ”Konferensi keluarga-grup” (family-group-conferences) pada 1989 di New Zealand yang diperkenalkan oleh Weitekamp (dan juga Leslie Sebba) sebagai langkah awal dalam tujuan ini. Pernaikan keadilan berarti mengembalikan konflik kepada Perkumpulan yang memilikinya. Partisipan dapat mempelajari mengenai bentuk laporan ini pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Committee) di Afrika Selatan, yang umumnya memfokuskan pada kehidupan bersama di masa depan, jadi sangat berbeda dari Pengadilan Pidan Internasional terhadap Bekas Republik Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Republic of Yugoslavia) di Den Haag.

Namun pendekatan retributif ini dilihat oleh Zvonimir P. Separovic sebagai langkah positif menuju pembentukkan institusi keadilan global yang permanent. Dia mengatakan bahwa perang adalah hal terburuk dari semua bentuk penjajahan manusia. Kontribusi khusus dari Partisipan asal Afrika Selatan yang mempedulikan pengantar konsep pemberdayaan (the introduction of the concept of empowerment). Hal ini terkait kepada individu korban begitu juga kepada Perkumpulan. Sebba, menyatakan juga bahwa hal tersebut dapat lebih manusiawi untuk memberdayakan posisi para korban daripada meminta jaminan hukum jauh dari sisi pelaku.

Dia meminta pendekatan “perbaikan keadilan” (a "restorative justice" approach) dengan pertanggunggjawaban pada tingkat Perkumpulan. Ini berate orang terdekat (dalam komunitas global berarti siapa saja) tidak lagi diijinkan untuk menolak pertanggungjawaban mereka. Permasalahan serius dalam hal prosedur mediasi adalah ketidak hadiran pembuktian kesalahan. Hal ini dapat diatasi dengan prosedur hukum perdata Belanda kuno yang disebut dengan “dading”. Hal ini berarti bahwa mereka dapat bekerjasama untuk mengatasi konflik, jika para pihak dapat menghasilkan sebuah perjanjian, dengan mendasarkan perjanjian mereka dalam kontrak perdata (dengan kata lain harapan pakar abolisi Nils Christie).

Pemikiran-pemikiran ini sesuai dengan pemikiran Marc Groenhuijsen yang telah berukutat dengan pertanyaan dari perkenalan hak-hak korban dalam prosedur-prosedur peradilan pidana. Berdasarkan analisis-ulang dari penerapan penelitian oleh United Nations Bureau di Vienna tahun 1995 dia memberikan peringatan melawan “pemikiran populer yang keliru” (popular fallacy). Dalam pandangannya, adalah keliru bahwa posisi korban akan meningkat jika terdapat banyak hak yang bermunculan. Segala sesuatunya dapat menghalangi peradilan yang jujur melawan pelaku sama baiknya dengan modifikasi prosedur peradilan pidana kedalam hubungan tiga pihak adalah harus ditolak.

Bukti empiris dari pandangan-pandangannya dapat dilihat dalam perbandingan internasional implementasi dari beberapa hak-hak korban oleh Marion Brienen dan Ernestine Hoegen. “HateCrime” sepertinya menjadi kategori teori baru. Istilah ini menggambarkan viktimisasi tertentu terhadap minoritas atau kelompok marginal dalam Perkumpulan dalam tingkatan individual (contoh; gelandangan, homoseksual, pburuh migran) atau kelompok etnis berbeda atau musuh politis dalam tingkatan makro (contoh: dalam hal penyelewengan kekuasaan / kejahatan perang). Sebagaimana ditunjukkan oleh Tiby dan Tomsen, hal ini sangat sulit dalam kasus pemberian bukti empiris untuk menerapkan teori ini, karena pelaku individu terkadang tidak mengetahui atau tidak mengatakan motif sesungguhnya atau membentuk mereka setelahnya.

Konsep tradisional dan instrument-instrumennya juga memunculkan masukan baru. Jan Van Dijk menyimpulkan dari pencarian dalam Survey Korban Kejahatan Internasional, International Crime Victims Survey (ICVS) bahwa viktimisasi tidak lagi dapat ditangani sebagai kejadian langka. Melalui Survey Korban kita dapat mengetahui bahwa kejahatan secara umum menurun, terutama kekerasan. Wesley Skogan menyebut korban-korban komersial dan sekolah sebagai area-area permasalahan. Dia memfokuskan dalam pengulangan viktimisasi dan menegaskan viktimisasi dalam area-area kejahatan tingkat tinggi tidaklah tersebar secara merata. Di Amerika Serikat terdapat program-program tanpa pencegahan bagi Perkumpulan miskin. Pembahasan mengenai hubungan antara negara dengan penduduk memuncul bahwa semakin banyak penduduk menghubungi polisi dan agensi penuntut, semakin tinggi menunjukkan ketidak puasan mereka.

Agensi-agensi pendukung korban hadir dalam hubungan dengan korban kurang dari 1%. Lebih jauh lagi dia menekankan pentingnya dari sebuah teori dalam prosedur keadilan dan merujuk kepada teori empirik dari Wemmers. Korban tidak menginginkan unutk mempengaruhi hasilnya tetapi ingin menjadi bagian dalam proses judisial dan menginginkan adanya suara. Terdapat lintas pembahasan dalam beberapa topik tradisional, menambahkan beberapa bagian dari keseluruhan rangkaian dari viktimologi yang telah dikembangkan selama dekade terakhir ini. Contohnya adalah; survey-survey korban dalam beberapa negara yang sebelumnya tidak aktif dalam bidang ini, kategori khusus dari viktimisasi, seperti kekerasan domestik dan pencurian, akibat-akibat dari viktimisasi seperti Penyakit Menular Seksual (PMS), ketakutan terhadap kejahatan dan keseluruhan subjek dari pencegahan kejahatan.

Dalam menghormati ini Manuel Lopez menunjukkan hubungan dekat antara pertanyaan viktimologis dan ekonomis dan memperkenalkan konsep ”manajemen kualitas total” (total quality management) dalam symposium ini. Pada akhirnya kita harus melihat kepada subjek yang menjadi fokus hari terakhir dalam symposium: penyelewengan kekuasaan dan kejahatan perang. Menurut saya bidang ini terlihat tidak berkembang. Tingkat konseptual toeri terlihat seperti tetap cukup rendah. Maria de la Luz Lima mengidentifikasikan beberapa bidang mengenai area ini tetapi hal ini tidak terintregasi dengan baik dalam teori. Kita tetap berada di tingkat perkembangan tipologi-tipologi deskriptif murni. Langkah berikutnya akan menunjukkan bagaimana bidang-bidang ini saling berhubungan dan bagaimana mereka dapat saling berhubungan dengan viktimologi dalam tingkatan individual. Istilah korban struktural kemungkinan dapat menolong dalam hal ini. Sebagai kesimpulan subjektif pribadi saya akan menekankan pada cabang keilmuan yang sangat besar dalam beberapa bidang-bidang pada tingkatan mikro, tetapi dalam waktu yang bersamaan terhadap pengurangan secara besar dalam tingkatan teoritik yang lebih luas. Meskipun kesuksesan besar dalam wilayah kebijakan pidana – inisiatif terbaruu dalam tingkatan PBB dan pemikiran dalam sebuah manual aplikasi praktis dari pengetahuan viktimologis berhak untuk diapresisikan, hal ini, dalam pemikiran saya, masih tetap dipertanyakan apakah viktimologi akan memerlukan status keilmuan.

Editors: The Editorial Board Jo-Anne Wemmers, Gerd Ferdinand Kirchhoff, Rika Snyman, Elmar Weitekamp

Review of the 9th International World Symposium on Victimology "Caring for Victims"
Otmar Hagemann

From August 26 to 29 more than 600 participants from 67 countries met in Amsterdam to discuss Victim Surveys Victim Bill of Rights Trends in Victim Support and Abuse of Power & War Crimes. These numbers reflect the growing importance of victimology as Jan van Dijk stated in his opening remarks. Each day was introduced by two or three keynote speeches on the above mentioned themes.

The most controversial topic was victim support in which keynote speeches were presented by Marlene Young and Ezzat Fattah. Marlene Young argued for improvements in an already well prepared field. She extended the range of victims by directing our attention towards unintended victimizations in everyday life and towards "structural" victims of famine, loneliness, unemployment, homelessness etc. to name just a few examples. She called for an introduction of a universal code of care, which allows for systematic training of paid and unpaid staff, accountability, more effectiveness and will lead to a higher standard of victim assistance as well as reaching a greater number of victims with the services.

The code of care must take into account that traumatic experiences differ within different cultural contexts. In sharp contrast to the position outlined by Young, Fattah claimed that the victim assistance movement has been cheated by politicians. Only the poorest of the poor will get any form of help. He argued that a general crime-insurance is needed. Furthermore he emphasized the "potentially disastrous consequences of doing good". Victims find themselves in a "no-win" situation, especially abused children. Counselling cannot reduce trauma. On the contrary, intervention, when not done properly, can extend coping processes. Since the victim is no innocent prey of predators, self blame can have healing functions and can be a productive means to recover from trauma without professional help.

Several speakers focused on restorative justice, including mediation, restitution and new concepts of procedural justice. This paradigm was discussed mainly by Elmar Weitekamp in a framework of ethnological perspectives. In respect to restore social peace, our societies can learn from the so-called primitive societies. The introduction of „family-group-conferences" in 1989 in New Zealand was interpreted by him (and also by Leslie Sebba) as a first step in this direction. Restorative justice means to give back the conflicts to the people who own them. Participants could learn about this from a report on the Truth and Reconciliation Committee in South Africa, which focuses mainly on living together in the future, thus totally different from the International Criminal Tribunal for the Former Republic of Yugoslavia in The Hague.

This retributive approach was nonetheless, seen by Zvonimir P. Separovic as a positive step towards the establishment of permanent global justice institutions. He spoke of war as the worst of all human inventions. A special contribution from South African participants concerned the introduction of the concept of empowerment. This was related to individual victims as well as to communities. Sebba, too, stated that it would be more humane to empower the victims position than to take legal guarantees away from the offenders side.

He plead for a "restorative justice" approach with responsibility on a community level. This means that bystanders (- in our global village this will be everyone -) are no longer allowed to deny their responsibility. A serious problem concerning mediation procedures is the absence of proof of guilt. This can be overcome by an old Dutch civil law procedure called "dading". This means that the parties can work together to solve the conflict and, if parties are able to come to an agreement, they can base their agreement in a civil contract (in other words the old abolitionist dream of Nils Christie).

Most of these ideas are compatible with the reflections of Marc Groenhuijsen who dealt with the question of introducing victims rights in criminal justice procedures. Based on a re-analysis of an implementation research by United Nations Bureau in Vienna 1995 he warned against a "popular fallacy". In his view, it is not true that the position of the victim will improve then there are more rights in existence. Everything which could inhibit a fair trial against offenders as well as the modification of the criminal justice procedure into a three-party-affair is to be refused.

Empirical evidence for his views are found in the international comparison of the implementation of certain victim rights by Marion Brienen and Ernestine Hoegen. „Hate crime" seems to be a new theoretical category. This term describes certain victimizations of minorities or marginal groups of the society on the individual level (e.g. homeless people, homosexuals, foreign workers) or different ethnic groups or political enemies on macro level (e.g. in the context of abuse of power / war crimes). As both Tiby and Tomsen pointed out, it is very difficult in a given empirical case to apply this term, because individual offenders often do not know or do not talk about their real motives or even construct them afterwards.

The traditional concepts and instruments also revealed new insights. Jan van Dijk concluded from findings of the International Crime Victims Survey (ICVS) that victimizations could no longer been treated as rare events. From Victim Surveys we know that crime decreases in general, especially violence. Wesley Skogan named commercial victims and schools as problem areas. He focuses on repeated victimizations and underlined that victimization in high crime areas is not evenly distributed. In the USA there exist no prevention programmes for the poor. The discussion of the relationship between the state and the citizens revealed that the more contacts people have with the police and prosecution agencies, the more they express discontent.

Victim support agencies come in contact with less than 1% of the victims. Furthermore he stressed the importance of a theory on procedural justice and refers to the recent empirical work of Wemmers. Victims do not want to influence the outcome but will take part in the judicial process and will have a voice. There were broad discussions on various traditional topics, adding some new pieces to the whole puzzle of victimology which has been developed throughout the last decades. Examples are: the victim surveys in several countries which had not been active in this field before, the special categories of victimization, like domestic violence and burglary, the consequences of victimization such as PTSD, fear of crime and the whole subject of crime prevention.

In this respect Manuel Lopez demonstrated the close tie between victimological and economic questions and introduced the concept of "total quality management" to the symposium. Finally we should look at the subject which was the focus of last day of the symposium: abuse of power and war crimes. To me this field seems to be underdeveloped. The level of theoretical conceptualisation seems to be quite low still. Maria de la Luz Lima identified some fields within this area but these are not well integrated in a theory. We are still at the level of developing purely descriptive typologies. The next step will be to show how these fields are interrelated and how they could be related to victimology on an individual level. The term structural victims could probably be helpful in this respect. As a subjective personal conclusion I would like to point to an enormous body of knowledge in some particular fields on the micro level, but at the same time to great deficits on a wider theoretical level. Despite great success in the area of criminal policy - the recent initiative on United Nations level and the work on a manual for practical application of victimological knowledge deserve appreciation - it is, in my view, still questionable whether victimology will acquire the status of a science.

Editors: The Editorial Board Jo-Anne Wemmers, Gerd Ferdinand Kirchhoff, Rika Snyman, Elmar Weitekamp

Translate Jurnal World Society of Victimology

2009-05-17T19:57:00.000-07:00

Sebuah Perkumpulan Baru Viktimologi? Sebuah Surat dari Ketua Perkumpulan Viktimologi Dunia (World Society of Victimology -WSV) Jan Van Dijk

Pekerjaan baru di Inggris dan Afrika Selatan baru: jadi kenapa tidak mempunyai Perkumpulan Viktimologi Dunia (WSV) yang baru? Menurut pendapat saya belum perlu secepatnya memperbaharui WSV. WSV telah terbukti keberlangsungan hidupnya melalui kesuksesan symposium di Amsterdam dan persiapan penuh yang sedang berlangsung untuk pertemuan di Dubrovnik. Pemilihan Ketua baru bukan alasan pasti untuk memberitahukan permulaan baru. Dan juga tidak ada alasan tepat untuk membicarakan WSV baru. Di Amsterdam banyak anggota baru telah mendaftar dan sudah membayar lunas hutang mereka untuk satu maupun tiga tahun.

Gelombang anggota baru ini telah diterima oleh dewan. Anggota-anggota baru secepatnya akan memulai untuk mempunyai pengaruh dalam arah Perkumpulan kita. Simposium Kepedulian terhadap Korban di Amsterdam (Symposium Caring for Victims), akan melaporkan segala sesuatu berkaitan hal ini. Reaksi-reaksi yang ditujukan terhadap panitia telah disepakati secara bulat dengan positif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah simposium telah membuat keuntungan kecil yang akan dilanjutkan kepada WSV. Laporan lengkap akan secepatnya diumumkan pada the Dutch Tijdschrift voor Criminologie (Pembahasan pada bulan Desember) dan pada Jurnal Kriminologis Jerman (the German criminological journals)

Panitia sementara waktu sedang mengerjakan publikasi sebuah buku dengan materi-materi pembicara dan laporan-laporan symposium. Tambahan, rencana-rencana yang dibuat untuk publikasi dari seleksi 50 artikel yang paling menarik. Secara pribadi saya menerima baik catatan dari symposium yang betul-betul internasional dan.multi dispilin.

Semangat baru telah dibawa dalam simposium oleh banyak peserta dari negara-negara Eropa dalam peralihan dan dari beberapa negara berkembang. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gloria Egbuji untuk pameran kesenaian Afrikanya. Pembangunan berkat partisipasinya pada simposium Gloria memperkenalkan hubungan dalam memperkenalkan survey viktimisasi pertama di Lagos (Nigeria) dengan dukungan dari UNICRI. Seperti halnya kita semua, kolega kita dari Nigeria ini bertahan untuk dikualifikasikan sebagai peneliti maupun aktivis. Kebanyakan dari kita bangga mendapatkan gelar tersebut. Semangat yang sama Mmatshilo (Matsy) Motsei di Johannesburg tengah merencanakan untuk menambahkan komponen penelitian bagi pusat dukungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.

Dari sudut pandang substansi saya mengamati pada symposium pemunculan kembali pemikiran-pemikiran viktimologi klasik seperti pertanyaan terhadap kecenderungan korbann (baru-baru ini dikenalkan sebagai viktimisasi berulang). Para peneliti terlihat menuju dibalik tabu menyalahkan korban dan melihat kembali pada pemikiran-pemikiran terhadap kecenderungan dan penimbulan korban. Fenomena viktimisasi berulang terlihat sebagai tantangan penting bagi pakar viktimologi. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan dan bahkan lebih baik, bagaimana hal tersebut dapat dihindari? Kemungkinan beberapa kekurang puasan yang mewakili dari penelitian klinis baru viktimologis. Marlene Young, sebagi contohnya, merujuk secara singkat kepada penelitian baru kedalam akibat mental-fisik dari viktimisasi. Hal ini menarik dan relevan bagi praktisi untuk lebih mendengar mengenai cakrawala baru ini.

Para peneliti yang terlibat mungkin telah memilih untuk menghadiri pertemuan Perkumpulan yang khusus. Divisi perburuhan dalam Perkumpulan kita dan Perkumpulan Internasional untuk Penelitian Trauma Stres International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) mungkin perlu untuk dipertimbangulangkan. Saya akan mengetengahkan pemikiran ini pada pertemuan dewan mendatang. Tugas pertama bagi anggota baru dan lama untuk membuat kontribusi bagi pemikiran dari WSV selama pembahasan viktimologi berlangsung pada 4-16 Maei 1998 di Dubrovnik (Kroasia). Dewan Eksekutif WSV ke 8 akan menyelenggarakan pertemuan tahunannya. Seluruh anggota diundang untuk menghadiri bagian terpenting dalam pertemuan ini. Pada 9-10 May, Prof. John Dussich dan beberapa kolega dari Bosnia akan menyelenggarakan seminar aspek viktimologis dari perang Bosnia. Dalam hal ini Pusat Studi Viktimologi Sarajevo secara resmi akan diluncurkan. Merupakan kebahagian bagi saya untuk memberitahukan kehadapan anda bahwa pendanaan bagi pusat studi ini telah ditangani dan akan membuka kantor kecil di Sarajevo pada permulaan tahun depan.

Pada tahapan awal pusat studi ini akan terdiri dari kordinator tetap dan sekretaris. Pusat studi ini akan memiliki tugas-tugas pendokumentasian dan penelitian sebagaimana juga tugas-tugas layanan antar terbaru (contoh; penilaian kebutuhan need assessment). Kami berharap banyak anggota akan memberikan dukungannya terhadap inisatif baru ini, sebagi contoh menawarkan buku-buku dan/atau menghadiri seminar yang ada. Dalam pertemuan dewan di Amsterdam telah diputuskan untuk membentuk beberapa panitia untuk meningkatkan aktivitas spesifik. Pertama-tama, dewan menginginkan untuk melakukan revitalisasi salah satu aktivitas panitia penelitian (diantara para anggota viktimolog yang reputasinya telah diperhitungkan seperti Prof. Harding dari Australia dan Prof. Joanne Shapland dari Inggris). Panitia penelitian akan ditugaskan untuk membuat inventarisasi dari perkembangan penelitian viktimologis dan untuk membentuk sebuah agenda penelitian pada tahun berikutnya.

Pemikiran yang perlu diperhatikan adalah masa depan dari survey internasional, termasuk rencana-rencana untuk memberikan standar survey kekerasan terhadap perempuan. Panitia juga dapat memberikan pemikiran untuk kordinasi terbaik dari evaluasi dan pengawasan layanan antar. Merupakan perhatian kami untuk membuat perjanjian pertemuan pertama dari panitia peneliti baru di Dubrovnik sekitar 8 Mei 1998. kami berharap dapat memberikan ruang gratis bagi peserta. Dalam persiapan kami daftar nama anggota kepanitian adalah Marc Groenhuysen (NL), Marianne Loschnig (Austria), Cousineau (Canada), Jo Anne Wemmers (NL) dan Kristiina Kangaspunta (Finlandia). Sarah Ben David dan saya pribadi akan bertugas sebagai penghubung dengan dewan. Anggota-anggota lain yang tertarik untuk terlibat dalam kepanitian ini atau ingin mengajukan nama-nama kandidat lainnya kami harapkan untuk menghubungi saya atau sekretaris jenderal.

Di Amsterdam, sesi khusus ditujukan bagi pemikiran dibidang viktimologi pada Program Pencegahan Kejahatan PBB (United Nations Crime Prevention Programme). E. Vetere telah mengirimkan salinan dari buku saku panduan pembuata kebijakan dan praktisi kepada Negara-negara anggota untuk dikomentari. Seluruh anggota WSV telah diundang unutk memberikan komentar tertulis dan agar mengirimkan kepada sekjen. Awal tahun depan, Dpeartemen Kehakiman Amerika bagian korban akan menyelenggarakan pertemuan pakar untuk merampungkan dokumen ini yang mana kemungkinan akan disampaikan pada Komisi Kejahatan untuk disetujui dan dalam pertemuan berikutnya pada bulan April di Wina. Sementara itu, petugas dari Kementrian Kehakiman Belanda sedang mempelajari kemungkinan dari permulaan dan mempertahankan situs khusus dalam kebijakan informasi viktimologis.

Dicontohkan dalam situs pencegahan kejahatan dari ICPC di Montreal. Salah satu pilihannya adalah untuk melakukan transformasi situs yang telah ada untuk symposium di Amsterdam kedalam pusat sumberdaya pada kebijakan informasi viktimologis terkait. Sebagaimana anda bisa lihat dari pemaparan aktivitas mendatang ini, perkumpulan kita sedang berusaha dan bekerja. Ijinkan saya untuk menyelesaikan sambutan ini dengan ucapan harapan yang terbaik bagi tahun depan! Semoga selamat! Sampai jumpa di Dubrovnik!

A New Society of Victimology? A letter from the president Jan van Dijk

New Labour in the UK and a new South Africa: so why not have a new WSV? In my opinion there is no immediate need to renew the society. The WSV has proven its viability with a successful symposium in Amsterdam and preparations for the summer course in (new!) Dubrovnik are in full swing. The election of a new president is definitely no reason for announcing a new start. And yet there is a good reason for talking of a new WSV. In Amsterdam many new members registered and paid their dues for either one or three years. This new wave of members is welcomed by the board. The new members will soon start to have an impact upon the direction of our society. The Amsterdam symposium Caring for Victims, will be reported upon elsewhere in this issue. Reactions sent to the organising committee have been unanimously positive. For the first time in history the symposium made a small profit which will be forwarded to the WSV. Detailed reports will shortly be published in the Dutch Tijdschrift voor Criminologie (December issue) and in one of the German criminological journals. The organising committee is meanwhile working on the publication of a book with the keynote lectures and symposium reports. In addition, plans are made for the publication of a selection of the most interesting 50 papers. I personally cherish the memory of a truly international and multidisciplinary symposium.

New elan was brought to the symposium by the many participants from the European countries in transition and from several developing countries. I want, once more, to thank Gloria Egbuji for her African arts exhibition. Building upon her participation in the symposium Gloria is presently engaged in the carrying out of the first victimisation survey in Lagos (Nigeria) with support from UNICRI. Like many of us, our Nigerian colleague resists to be qualified as either researcher or activist. Most of us are happy to wear both hats. In the same spirit Mmatshilo (Matsy) Motsei in Johannesburg is now planning to add to her support centre for victims of violence against women a research component.

From a substantive perspective I observed at the symposium the re-emergence of some classical victimological issues such as the question of victim proneness (presently presented as repeat victimisation). Researchers seem to go beyond the taboo of victim blaming and to look once again at the issues of victim proneness and precipitation. The phenomenon of repeat victimisation seems an important challenge for victimologists. How can it be explained and, better still, how can it be avoided? Perhaps somewhat less satisfactory was the representation of new clinical victimological research. Marlene Young, for example, referred briefly to new research into the psycho-physiological impact of victimisation. It would have been exciting and relevant for practitioners to have heard more about this new frontier.

The researchers involved might have chosen to attend meetings of specialised societies instead. The division of labour between our society and the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) might need to be reconsidered. I will raise this issue at the next meeting of the Board. The first occasion for new and old members to make a contribution to the work of the WSV is during the victimology course which will take place on 4 to 16 May 1998 in Dubrovnik (Croatia). On the 8th the WSV Executive Board will have its annual meeting. Members are invited to attend the main parts of this meeting. On the 9 and 10 of May Prof. John Dussich and some Bosnian colleagues will hold a seminar on the victimological aspects of the war in Bosnia. On this occasion the Sarajevo Centre for Victimology will be officially launched. It is my pleasure to inform you that funds for this centre have been secured and that it will open a small office in Sarajevo in the beginning of next year.

In the first stage the centre will consist of a full time co-ordinator and a secretary. The centre will have documentary and research tasks as well as some modest service delivery tasks (e.g. needs assessment). We hope that many members will give their support to this new initiative, for example by offering books and/or attending the seminar. During the board meeting in Amsterdam it was decided to set up some committees to promote specific activities. First of all, the board wants to revitalise the once active research committee (which counted reputed victimologists as Prof. Harding from Australia and Prof. Joanne Shapland from the UK among its members). The research committee will be asked to make an inventory of ongoing victimological research and to set up a research agenda for the coming years.

Issues to be addressed are the future of the international surveys, including the plans for a standardised violence against women survey. The committee might also come up with ideas for a better co-ordination of evaluation and monitoring of service delivery. It is our intention to convene a first meeting of the new research committee in Dubrovnik around May the 8th. We hope to be able to offer the participants free rooms. On our preliminary list of members of the committee are Marc Groenhuysen (NL), Marianne Löschnig (Austria), Cousineau (Canada), Jo Anne Wemmers (NL) and Kristiina Kangaspunta (Finland). Sarah Ben David and myself will act as linking pins with the board. Other members who are interested in serving on this committee or would like to suggest names of other candidates are kindly requested to contact me or the secretary general.

In Amsterdam, a special session was devoted to the work of the United Nations Crime Prevention Programme in the field of victimology. Mr E Vetere has sent copies of the policy makers guidelines and the practitioners handbook to the member countries for comment. All WSV members are invited to comment on the present text and to sent these to the secretary general. Early next year, the Office for Victims of the US Department of Justice will host a experts meeting to finalise these documents which will then probably be presented to the Crime Commission for approval at its next meeting in April in Vienna. In the meantime, officials at the Dutch Ministry of Justice are studying the feasibility of starting and maintaining a specialised website on victimological policy information, modelled after the website on crime prevention of ICPC in Montreal. One of the options is to transform the existing website for the Amsterdam symposium into a resource centre on policy relevant victimological information. As you can see from this overview of upcoming activities, our society is up and doing. Allow me to finish with my very best wishes for the new year! Take care! See you in Dubrovnik?

(http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications/wsv12.html)

URGENSI PENERAPAN MATA KULIAH VIKTIMOLOGI

2009-05-14T21:47:00.001-07:00

download file PDF, klik disini

URGENSI PENERAPAN MATA KULIAH VIKTIMOLOGI DALAM

KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNTIRTA

Aliyth Prakarsa

(Staff Pengajar Hukum Pidana FH UNTIRTA)

1. Abstraksi; Tanggung jawab Dunia Akademik dalam Upaya Penegakan Hukum (Perhatian terhadap Korban)

“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft, and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”

Bertolak dari pendapat Frank R. Prassel diatas maka dapat kita lihat bahwa betapa korban pada kenyataannya harus merasakan kembali penderitaannya setelah menjadi korban secara langsung dari perbuatan pelaku, kini harus mengalami menjadi korban kedua kalinya (second victimisation) bahkan hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak maupun unsur-unsur sistem yang seharusnya menjadi harapan bagi korban dalam memberikan perlindungan.

Dunia akademik mendapatkan tantangan besar untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam rangka upaya penegakan hukum di negara manapun, tidak terkecuali di Republik Indonesia. Fakultas Hukum dalam hal ini sebagai kawah candradimuka bagi terbentuknya calon penegak hukum berkualitas, merupakan institusi yang paling bertanggung jawab untuk dapat mengejawantahkan hal tersebut, namun apa jadinya jika dunia akademik tidak dapat memberikan keilmuan yang menyeluruh (holistic) dalam hal pemberian perbekalan yang cukup bagi calon-calon penegak hukum di Negara kita?

Dunia akademik terlebih dahulu harus mampu mempersiapkan berbagai cabang keilmuan terkait yang mendukung cita-cita pembentukan calon penegak hukum terbaik yang dicetak lewat institusinya, maka salah satu langkah terpenting adalah perlunya pemilihan, penggodokan dan penerapan kurikulum yang tepat di setiap insitusi yang nantinya akan diimplementasikan dalam kegiatan akademiknya. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu Hukum sebagai keilmuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan cabang-cabang keilmuan lainnya yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, ibarat mata rantai maka jika satu saja mata rantai yang terputus maka akan terjadi ketidak sinambungan dalam pemahaman keilmuan bagi calon penegak hukum.

Realitas sosial yang ada disetiap Negara ketika maraknya terjadi kejahatan maka yang akan muncul berbarengan dengan kejahatan tersebut adalah penjahat (pelaku kejahatan), reaksi sosial (dapat berupa pengucilan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan) dan korban. Dunia akademik dalam menghadapi tantangan tersebut maka perlu secara mendalam menjawab realitas sosial tersebut dengan pendekatan keilmuan, dalam hal mencari tahu tentang kejahatan maka diperlukan pendekatan keilmuan Kriminologi, sementara untuk mencari tahu jawaban mengenai korban maka diperlukan pendekatan keilmuan viktimologi.

2. Ilmu Viktimologi sebagai Upaya Mencari Jawaban Perhatian terhadap Korban

Penerapan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Pembuktian mendapatkan kritikan keras dari tokoh-tokoh pemikir Kriminologi karena adanya penyelewengan wewenang dan ketidak adilan yang timbul saat itu. Tokoh-tokoh Kriminologi memberikan formula keilmuan melalui berbagai teori-teori pendekatan, salah satu tokoh Kriminologi yang terkenal adalah Cessare Lombrosso (1835-1909) yang mencari tahu sebab-musabab kejahatan secara menyeluruh, bahkan Lombrosso melontarkan teori yang kontroversial namun banyak diterima oleh beberapa kalangan dalam hal mencari tahu sebab kejahatan yang ada dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri.

Melalui pendekatan dan penelitian ilmiah, Lombrosso akhirnya diakui sebagai Bapak Kriminologi Modern setelah menerapkan pola pikir, rational-scientist thinking and experimental.[1] Secara khusus Lombrosso melakukan penelitian struktur tubuh dan psikologis narapidana sehingga dapat diketahui ciri-ciri fisik setiap penjahat. Begitu juga tokoh-tokoh lain seperti WA. Bonger, Guerry, Quetelet, Ferry, R. Garofolo, dan lain-lain yang melakukan pendekatan terhadap penjahat, kejahatan itu sendiri dan juga reaksi sosial dalam menjawab permasalahan kejahatan. [2]

Masyarakat luas dalam mencari tahu jawaban fenomena kejahatan yang belum dipahami maka perlu untuk bertanya pada pakar yang ahli di bidangnya, Indonesia bisa cukup bangga memiliki pakar Kriminologi (Kriminolog/criminologist) seperti Adrianus Meliala, yang kerap kita lihat diberbagai media masa dalam menjawab fenomena/kasus kejahatan yang baru saja terjadi dengan menggunakan perspektif kriminologi, namun jarang sekali kita lihat munculnya pakar viktimologi (Viktimolog/victimologist) yang memberikan penjelasan, pendekatan viktimologis dan bagaimana pola perlindungan terbaik bagi korban yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari kejahatan yang terjadi. Meskipun Kriminolog sekelas Adrianus Meliala terkadang menyisipkan pandangannya terhadap korban namun hal tersebut menjadi perhatian terkecilnya saja, hal ini menjadi tidak adil bagi korban mengingat pihak yang mengalami kerugian terbesar adalah korban. Korban bisa saja menderita kerugian fisik, mental, seksual, ekonomi bahkan ada kemungkinan hak-haknya sebagai Warga Negara terampas dari satu kejadian kejahatan saja. [3]

Mengingat bahwa sudah seperti ketentuan alam jika dalam suatu lingkungan sosial telah terjadi kejahatan maka kemungkinan terbesar yang menyertai kemudian adalah timbulnya korban. Dunia akademik, khususnya Fakultas Hukum dalam hal ini sebenarnya telah mempersiapkan instrument keilmuan dalam menjawab kekhawatiran ini melalui pendekatan keilmuan melalui cabang ilmu Viktimologi (ilmu tentang korban).

Mengutip pendapat pakar hukum, J.E Sahetapy, bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu.

Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang. Apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan saja.[4]

Focus utama dalam cabang keilmuan ini memberikan perhatian terhadap korban, namun sebelum lebih jauh membahas tentang ini ada baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian korban. J.S Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi; korban, (Ar) orang yang menderita, luka, atau mati karena suatu peristiwa.[5]

Secara etimologi, Viktimologi berasal dari kata “Victim” yang berarti korban dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai korban, sementara istilah Viktimologi itu sendiri pertama kali dilontarkan oleh seorang pengacara kelahiran Rumania, Benjamin Mendelsohn (1947). Tentu saja viktimologi sebagai keilmuan tidak hanya sesederhana itu mempelajari tentang korban.

Pakar viktimologi, Arif Gosita memberikan gambaran mengenai perkembangan keilmuan viktimologi yang secara ringkasnya sebagai berikut [6]; adalah W.H Nagel (1949) yang melakukan mengenai korban dalam tulisannya “De Criminaliteit van Oss, Groningen”, kemudian pada Desember 1958 saat berlangsungnya Konferensi Kriminologi di Brussel, dimensi korban mulai diperbincangkan, P. Cornil (1959) menekankan perlunya perhatian lebih besar terhadap korban terlebih dalam hal pembentukkan kebijaksanaan kriminil. Perhatian terhadap korban diwujudkan dalam Simposium Internasional mengenai Viktimologi di Jerusalem pada 5-6 September 1973 dan dilanjutkan pada Simposium kedua di Boston pada 5-9 September 1976.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana batasan mengenai korban itu sendiri? Benjamin Mendelsohn sebagai penggagas pertama istilah viktimologi, dalam sebuah makalah berjudul “New Bio-psycho-social Horizon; Victimology”[7] memberikan batasan mengenai korban dengan upaya pendekatan korban dari segi biologis, psikologis dan sosial, namun beberapa pakar memberikan kritik terhadap pendapat ini karena Mendelsohn dalam memberikan pendekatan masih menggunakan penelitian terhadap petindak pelanggaran (penjahat) yang mana masih menggunakan perspektif kriminologi yang dianggap sudah agak kuno.

Von Hentig memberikan kontribusi keilmuan melalui tulisannya pada 1941 berjudul “Remarks on the Interaction of Prepertator and Victim” dan “The Criminal and His Victim” (1948)[8] yang memberikan gambaran hubungan antara Pelaku Kejahatan dengan Korbannya.

Dalam melihat hubungan antara kejahatan dengan korban, JE. Sahetapy mempunyai pendapat yang berbeda. JE Sahetapy menawarkan suatu istilah ”viktimitas” berasal dari kata ”victimity”, dimana Sahetapy menginginkan adanya pembatasan hubungan antara masalah korban dengan faktor kejahatan. ”Jadi kalau kita beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan” [9]

Arif Gosita dalam kesempatan lain memberikan definisi korban kedalam berbagai dimensi antara lain: a. Korban akibat perbuatan manusia, korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal misalnya: korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik, dan yang bukan bersifat kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam bidang Administratif, dan lain sebagainya; b. Korban di luar perbuatan manusia, korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya.[10]

Perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285; Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari pasal 285 dapat kita rasakan bagaimana penderitaan korban perkosaan, seperti: menderita kekerasan fisik, psikis,seksual.

Muladi memiliki pendapat lain mengenai pengertian ini, korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.[11] Pendapat Muladi ini melihat terciptanya korban secara langsung dari suatu tindakan kejahatan, sementara pendapat Asep N Mulyana bahwa ada dua kategori korban yaitu direct victim dan indirect victim. Muladi dalam tulisan lainnya juga memaparkan dari segi pandang hukum pidana, kriminologis dan viktimologis, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (offender-victim-oriented) untuk dapat melakukan identifikasi koban dalam beberapa kategori sebagai berikut;

a. Korban serta merta (unrelated victim), karena nasib.

b. Korban yang turut memprovokatif (provocated victim).

c. Korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi (precipative victim).

d. Korban secara fisik lemah (biolocally week victim), seperti anak, wanita,orang cacat.

e. Korban yang lemah secara sosial (socially week victim), misalnya kelompok imigran, minoritas.

f. Korban politis (political victim).

g. Korban latent, yakni mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadi korban (victimo nato).[12]

Uraian para pakar dalam studi mengenai korban setidaknya memberikan gambaran bagaimana terbentuknya ilmu victimologi dan penjelasannya mengenai korban dengan melakukan berbagai pendekatan. Hal ini perlu kita pelajari agar tidak terjadi adanya ketidak adilan yang dilakukan oleh dunia akademik melalui sumbangan keilmuannya yang tidak memberikan keberpihakan keilmuan terhadap korban dan juga kurangnya perhatian penegak hukum terhadap perlindungan bagi korban, sebagaimana ditulis oleh Frank R. Prassel sebagai berikut;

“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft, and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”.[13]

Terjemahan langsung dari kutipan diatas adalah sebagai berikut; “Korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. Para korban kekerasan, perampokan, pencurian dan tindakan lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan dan akademisi yang hanya terkonsentrasi dalam mempelajari penjahat.”

Kondisi fisik dan mental korban yang lemah seperti anak sering kali dijadikan kesempatan bagi pelaku tindak kekerasan dalam melampiaskan niat jahatnya, begitu tingginya kasus kekerasaan terhadap anak menjadikan tugas tersendiri dalam pola penanganannya, dapat dilihat data yang di dapat dari Harian Kompas.

Khusus tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, antara lain tercatat, korban anak usia 11-15 tahun sebanyak 63 anak; usia 0-5 tahun sembilan anak; usia 5-10 tahun delapan anak; serta korban usia 16-18 tahun sebanyak 18 anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak ini adalah tetangga (28 kasus), teman sendiri (12 kasus), orang tak dikenal (lima kasus), perzinahan dalam lingkungan keluarga atau incest (13 kasus), serta guru, dukun, dan majikan. Pada periode yang sama, jumlah anak yang mendapatkan kekerasan fisik tercatat sebanyak 25 orang. Yang terkena penganiayaan 11 anak, korban pembunuhan tiga anak, dan dibunuh sewaktu lahir 11 anak (bayi). [14]

Terkadang ada faktor yang turut mendorong pelaku kejahatan melakukan tindak pidana justru dimunculkan dari korban itu sendiri. Pelaku kejahatan pembuat korban menambah keagresifannya dengan melibatkan dirinya dalam tindakan yang agresif, sementara korban merupakan insentif negatif bagi si pembuat korban dengan demikian. Ini merupakan efek yang jelas, yang mungkin terjadi dari suatu tindak pidana kesusilaan, bila korbannya kelihatan makin lemah, maka si pembuat korban akan lebih agresif.

Mengutip pendapat Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, berdasarkan teori Criminal-Victim Relationship, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya.[15]

Kasus Ryan terhadap sebelas korban yang dibunuh secara sadis dapat dijadikan gambaran bagaimana seorang pelaku sangat memegang kendali terhadap korbannya, seolah pelaku berhak melakukan apapun terhadap korbannya, sebagaimana kasus Ryan yang diliput oleh Harian Umum Kompas. Ryan dan Noval diboyong ke Jakarta terkait permintaan Polda Metro Jaya sehubungan rencana rekonstruksi kasus pembunuhan Heri Santoso. Korban yang mayatnya dimutilasi oleh Ryan ini ditemukan dalam tas koper di Jalan Kebagusan, Jakarta. Ryan yang berangkat dari Polda Jatim pukul 09.10 dikawal ketat petugas. Dia ke Jakarta naik pesawat dari Juanda dengan penerbangan pukul 10.00 WIB.[16]

3. Manfaat Viktimologi sebagai Bekal Pemahaman dan Perlindungan terhadap Korban bagi Calon Penegak Hukum.

Setelah memahami bagaimana awal perkembangan keilmuan viktimologi dan siapa korban, maka tahap berikutnya perlu kita mengetahui bagaimana manfaat keilmuan viktimologi sebagai bahan pemikiran dan pemahaman dalam upaya perlindungan terhadap korban, yang mana hal ini ditujukan bagi calon penegak hukum (mahasiswa) atau bahkan bagi penegak hukum itu sendiri (praktisi, polisi, hakim, jaksa) bahkan pembuat kebijakan.

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi;

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain;

3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural;

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri;

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.[17]

Uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan pemahaman batasan korban, pencipta korban proses terjadinya -hak korban

2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana, usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;

3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Lebih spesifik lagi Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut ;

“Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek aspek lainnya yang terkait.

Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.”[18]

Dalam Raker Teknis Gabungan Mahkamah Agung dengan pengadilan–pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama pada tahun 1985 di Yogyakarta disepakati tentang Patokan Pemidanaan (Sentencing Standard) yang mewajibkan Hakim dalam putusannya mencantumkan alasan yang lengkap di dalam pertimbangannya (motieverings plicht), antara lain :

1. Adanya pelanggaran atas norma hukum (normovertreding);

2. Bobot tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

3. Segala hal ihwal mengenai diri terdakwa;

4. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atau masyarakat dan atau negara

Korban kejahatan mengharapkan agar pidana bermanfaat langsung, mengembalikan dirinya seperti dalam kondisi sebelum menjadi korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para kriminolog dan viktimolog menghendaki agar suatu kejahatan dipertimbangkan dari aspek pembuat kejahatan dan aspek korban dengan seimbang.

Viktimologi menuntut agar supaya pembuat kejahatan bertanggung jawab terhadap kerugian baik fisik, moril maupun nyawa korban, oleh karena itu dapat dijadikan dasar politik kriminal pada umumnya dan perlakuan terhadap korban serta keluarganya dan pembuat pada khususnya.[19]

Apabila hukum pidana mengintroduksi pendapat tersebut maka masalah pokok hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan korban. Jadi hukum pidana bukan criminal-oriented, tetapi seharusnya criminal- victim oriented, sehingga hukum pidana mengkaji obyeknya dengan tepat, lengkap, dan kejahatan dapat dijelaskan lebih baik serta sesuai dengan realitas. Bilamana maksud ini memperoleh tanggapan baik dari pakar hukum pidana, maka hukum pidana akan lebih hidup dan segar atas jasa sumbangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di luar disiplin hukum khususnya kriminologi dan viktimologi sehingga hukum pidana dirasakan adil oleh anggota masyarakat beradab.[20]

4. Kedudukan Korban di Hadapan Hukum

Pendapat Frank R. Prassel diatas selain kenyataan yang terjadi dalam penegakan hukum namun lebih jauh hal tersebut juga memiliki dampak psikologis negatif berupa pemikiran pesimistis dalam upaya perlindungan korban secara menyeluruh. Korban secara langsung telah menjadi pihak yang dirugikan oleh tindakan pelaku kejahatan. Untuk melihat kedudukan korban di hadapan hukum maka kita perlu memahami ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPS).

Penulis masih ingat ketika masa kuliah dulu dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, secara aktif menjadi peserta dalam kegiatan Simposium Nasional dan Pertemuan Nasional Jaringan Lembaga Advokasi Mahasiswa Hukum se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang pada 20 Maret 2002, dimana salah satu rangkaian kegiatan tersebut adalah pembuatan naskah akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban versi mahasiswa yang digagas oleh Mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia yang saat itu dihadiri dari perwakilan Aceh hingga Papua.

Adnan Buyung Nasution, praktisi hukum sekaligus Anggota Tim Perumus RUUPS, dalam acara yang sama memaparkan makalah dan memberikan gambaran realita kedudukan saksi dan korban. Peran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapatkan perlindungan, khususnya dari parat penegak hukum. Hal ini disebabkan masih lemahnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses pemberian keterangan atau kesaksian pada sistem peradilan kita. [21]

Lebih jauh Adnan Buyung Nasution memberikan formula perlindungan terhadap saksi dan korban meliputi atas keamanan pribadi dan atau keluarganya dari ancaman fisik atau psikologis yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam suatu perkara pidana. Selain itu juga berhak mendapatkan bantuan medis, konsultasi psikologis, kompensasi, retribusi dan ganti kerugian. Hal ini telah ditetapkan dalam UUPSK Bab II Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, Pasal 5-7.

Aturan mengenai definisi Saksi dan Korban tertera dalam UUPSK Pasal 1: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Cakupan perlindungan korban dalam Undang-undang ini ternyata tidak serta merta mewujudkan harapan banyak pihak terutama pakar yang peduli terhadap studi mengenai korban, jika kita lihat lagi batasan korban yang dipaparkan Arif Gosita maka korban bukanlah sebatas seseorang yang menderita akibat suatu tindakan pidana melainkan orang yang juga mengalami viktimisasi ekonomi, politik dan sosial.

Jika dicermati lagi seberapa besar perlindungan UUPSK dalam memberikan perlindungan ternyata dalam aturan Undang-undang ini pun masih banyak kelemahan yang justru mengaburkan semangat perlindungan itu sendiri. Ketentuan Pasal 6 mengenai hak Saksi dan Korban adalah sebagai berikut: perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga harta bendanya; bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian; proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Terdapat ketidak sinergisan antara isi Pasal 1 mengenai Korban; adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, bandingkan dengan isi Pasal 6 yang menegaskan, pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial hanya bagi korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat (selain berhak mendapatkan atas hak yang diatur dalam Pasal 5), karena kedua hak ini yang diturunkan secara khusus diluar dari yang ditentukan mengenai hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sementara bagi korban yang tidak termasuk kedalam kategori korban dari pelanggaran HAM berat terkesan tidak mendapatkan hak bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Kenyataannya hampir setiap orang yang menjadi korban kejahatan baik itu berat maupun kejahatan ringan akan mengalami penderitaan mental, seperti misalnya perampasan dompet yang disertai ancaman sehingga membuat seseorang mengalami trauma psikis setiap kali melihat orang dengan sosok yang serupa dengan pelaku atau kemudian menjadi phobia ketika melewati daerah yang sama seperti tempat kejadian perampasan tersebut atau sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas setelah kejadian tersebut karena ketakutan. Apakah korban ini tidak berhak dipulihkan keadaan jiwanya?

Ketentuan Pasal 6 mengenai hak rehabilitasi psiko-sosial lebih lanjut dijelaskan dalam Aturan Penjelasan UUPSK, Pasal 6 Huruf b: Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Melihat betapa beragamnya efek yang diderita dan tingkat kesiapan mental setiap korban berbeda-beda tingkatannya, maka sudah seharusnya hak rehabilitasi psiko-sosial ini tidak dibatasi hanya untuk mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Pembatasan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, jelas telah melanggar asas dari perlindungan korban sebagaimana diatur dalam pasal 3 diatas.

Sementara aturan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Negara Indonesia saja masih sulit untuk didefinisikan, hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Penjelasan Pasal 104 Ayat (1); Yang dimaksud dengan”pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination). Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian seseorang yang memerlukan bantuan rehabilitasi psikososial terlebih dahulu harus mengalami hal sedemikian rupa ini? Lagi-lagi korban harus menderita setelah mengalami penderitaan berlipat sebelumnya.

Bagaimana kedudukan korban dimuka pengadilan? Apakah ada jaminan perlindungan yang diberikan oleh sistem KUHAP dalam meberikan perlindungan terhadap korban?. Penuturan pendapat Martiman Prodjohamidjojo menyoroti sebagai berikut:

”Pengaturan tentang korban dalam sistem peradilan pidana, di dalam KUHAP hanya ada beberapa pasal yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu hak ketika ia menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) huruf b) yang berisi ”Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.” Saksi korban-orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran- didengar pertama sebelum saksi lainnya karena ia dianggap sebagai saksi utama.”[22]

Disatu sisi KUHAP menempatkan korban pada tempat terpenting namun pada pelaksanannya bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian sejak berlakunya KUHAP, tidak lagi menjadi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil melalui penyidikan intensif dalam semua tahap-tahap penyidikan, sebagai contoh pada kasus perkosaan dan pemukulan maka untuk dapat meyakinkan hakim perlu dihadirkan hasil visum et repertum, sementara untuk kasus perkosaan sangat jarang sekali adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.

Hal ini terkait dengan sistem pembuktian yang berlaku dalam negara kita. Sistem Pembuktian, dalam prakteknya memiliki beberapa macam (tipe) yang berlaku dibeberapa negara yang masing-masingnya menerapkan sesuai sistem yang dianut negara tersebut. Adapun macam-macam Sistem Pembuktian tersebut adalah;

a. Conviction In Time, dalam sistem ini hanya keyakinan hakim semata tanpa terikat dengan alat bukti yang ada, digunakan pada sistem peradilan juri (jury rechtspraak);

b. Conviction In Raisone, keyakinan hakim tidak terikat pada alat bukti sesuai undang-undang, hakim diberi keleluasaan tetapi harus ada dasar dan alasan harus jelas, disebut juga Sistem Pembuktian Bebas;

c. Sistem Pembuktian Positif (positief wettelikj), Sistem Pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim diabaikan, dalam Sistem Pembuktian Positif yang dicari adalah kebenaran formal, diterapkan pada hukum perdata;

d. Sistem Pembuktian Negatif (negatief wettelijk), dalam sistem ini hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.[23]

Sistem yang digunakan oleh negara kita yang tertuang dalam KUHAP merupakan Sistem Pembuktian Negatif, seperti halnya dijelaskan oleh Hari Sasangka, KUHAP menganut Sistem Pembuktian negatif, yakni:

a. Adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;

b. Adanya keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Korban dari kejahatan tersebut, “dapat” hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua) kualitas yang berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.[24]

Mengutip pendapat Chaerudin dan Syarif Fadillah mengenai posisi korban kejahatan dalam sistem penegakan hukum negara kita, ternyata korban masih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kecil.

Guna memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban maka undang-undang mengamanatkan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mengikuti jalan pikiran Pembentuk Undang-undang setidaknya terdapat dua alasan penting mengenai pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban yaitu:

1. Guna menjamin proses peradilan pidana berjalan secara efektif dengan kehadiran atau kesediaan saksi dan/atau korban memberikan keterangan di depan penegak hukum baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun tahap pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Jaminan akan perlindungan ini penting karena dalam praktik tidak jarang terjadi seseorang yang mengetahui, mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana, tidak bersedia atau takut untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Selain itu, tidak jarang pula terjadi alat bukti berupa keterangan saksi yang telah diperoleh pada tahap penyidikan dan penuntutan ditarik kembali atau dicabut oleh para saksi ketika memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan.

2. Kehadiran atau kesediaan saksi dan/atau korban memberikan keterangan dalam proses peradilan tidak hanya penting bagi pembuktian untuk kasus yang bersangkutan, tetapi juga sekaligus untuk mengungkap jaringan kejahatan, terutama pada kejahatan-kejahatan yang melibatkan banyak orang atau kejahatan terorganisasi. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir UU No. 13 Tahun 2006 dapat dilihat lebih luas yakni dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan.[25]

Banyak hal yang melatarbelakangi seorang korban menarik kembali tuntutan dan mencabut kesaksian, salah satunya adalah faktor teror dan ketakutan yang akan diderita oleh korban sebagai bentuk kehawatiran pembalasan dendam dan pembungkaman terhadap korban maupun saksi, jika hal ini terus terjadi maka dapat dijadikan indikator bahwa perangkat sistem maupun aparat penegak hukum itu sendiri tidak mampu memberikan rasa aman bagi korban.

Mulyana W. Kusumah, menulis; “Masalah kejahatan senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan tak seorangpun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat adalah satu-satunya sumber kesulitan-kesulitan bagi korban.”[26]

5. Fakultas Hukum UNTIRTA Wajib Menerapkan Mata Kuliah Viktimologi dalam Kurikulum

Melihat kondisi penegakan hukum yang tidak berpihak kepada keberadaan dan rendahnya kepeduian terhadap kondisi korban yang diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai studi tentang korban, sementara ironisnya ketika akan dilakukan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia yang paling kejam sekalipun seperti genosida saja masih disoroti sebagai perilaku tidak beradab, maka lagi-lagi perhatian hukum dan akademisi masih memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap pelaku kejahatan sehingga terkesan korban menjadi kurang perhatian.

Kehadiran Viktimologi secara keilmuan diharapkan mampu memberikan sudut pandang dan keberpihakan terhadap korban sehingga dapat meminimalisir penderitaan berlipat ganda yang dialami korban. Sesuai dengan fungsinya bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbulan korban, serta sebab-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[27]

Apa jadinya Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai salah satu institusi pencetak calon penegak hukum untuk kawasan lokal Banten dan juga yang akan berkiprah ditingkat nasional dan diharapkan juga ditingkat internasional, namun dinamika keilmuan dalam kampus tidak memberikan bekal ini? Dikhawatirkan nantinya sarjana lulusannya tidak mempunyai gambaran terhadap korban sehingga dalam memberikan keberpihakan terhadap korban akan sangat kesulitan. Beberapa kampus baik ngeri maupun swasta telah menerapkan mata kuliah Viktimologi dalam kurikulumnya seperti misalnya;Universitas Gajah Mada, Universitas Bung Hatta, Universitas Islam Indonesia Universitas Slamet Riyadi, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Trunojoyo dan lain-lain. Hal ini merupakan wujudnya dalam memberikan pembekalan bagi calon penegak hukum yang diharapkan memiliki perspektif korban.

Melihat kekhawatiran atas realitas penegakan hukum dalam ha perlindungan terhadap korban seperti dipaparkan diatas dan dikorelasikan dengan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi dibidang Pengabdian Masyarakat, kaitannya dengan tanggung jawab Fakultas Hukum dalam penegakan hukum dan keberpihakan bagi orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal ini korban, maka penerapan mata kuliah Viktimologi dilingkungan Fakultas Hukum UNTIRTA merupakan sebuah urgensi!

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Komentar, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Tinjauan Kritis RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Universitas Brawijaya Malang, 20 Maret 2002

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, kumpulan karangan, Akademik Presindo, Jakarta, 1983

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita, Bandung, 2006

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Muladi, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, PKBI Yogyakarta, 1997

Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society, Santa Monica – California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979

Iswanto, 2000. Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi-Viktimologi). Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat. Diselenggarakan atas Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto, 5 Agustus 2000

--------- Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lau Lintas Jalan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995,

Gatot Sugiharto, Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan,Jurnal, 02April 2008

Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003

JE. Sahetapy (ed), Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987

J.S Badudu, Sutan M Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP, Pradya Paramita, 1990

Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas Airlangga, Surabaya 28-29 Oktober 1988

Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, 1981

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta, 1987

Rudi Hartono, Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan pada semiloka diselenggarakan oleh LBH Yogyakarta, Yogyakarta, 24 Juni 2003

Topo Santoso, Kriminologi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta., 2007

WA. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi yang memberikan gambaran keilmuan secara menyeluruh tentang studi kejahatan.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

KUHAP

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Kabar

Kompas, Jumat 8 Juni 2001

[1] Topo Santoso, Kriminologi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007

[2] Lihat dalam WA. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi yang memberikan gambaran keilmuan secara menyeluruh tentang studi kejahatan.

[3] Lihat Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi yang memasukan dimensi secara luas mengenai korban dengan memberikan gambaran sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.

[4] Rudi Hartono, Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan pada semiloka diselenggarakan oleh LBH Yogyakarta, Yogyakarta 24 Juni 2003.

[5] J.S Badudu, Sutan M Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 718

[6] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademik Presindo, Jakarta, 1983, hal 44.

[7] JE. Sahetapy (ed), Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 9

[8] Ibid, hal 8

[9] Ibid, hal 25. Dalam tulisan ini JE Sahetapy menerangkan fokus viktimologi berada pada mereka yang menjadi korban; karena kesalahan korban sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa adanya ”peranan” dari si korban.

[10] Dikutip dalam sebuah artikel dari http://www.gats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html

[11] Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas Airlangga, Surabaya 28-29 Oktober 1988

[12] Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Muladi, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, PKBI Yogyakarta, 1997, hal 139-140

[13] Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society, Santa Monica – California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, hlm. 65.

[14] Kompas, Jumat 8 Juni 2001

[15] Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta, 1987, hal. 135

[16] Kompas, Kamis, 7 Agustus 2008

[17] Arif Gosita, Op. Cit, hal 32-34

[18] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita, Bandung, 2006

[19] Iswanto, Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 68

[20] Iswanto, Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi-Viktimologi). Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat. Diselenggarakan atas Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto, 5 Agustus 2000, hal. 1

[21] Adnan Buyung Nasution, Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Komentar, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Tinjauan Kritis RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Universitas Brawijaya Malang, 20 Maret 2002.

[22] Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP, Pradya Paramita, 1990, hal. 116.

[23] Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 15-17

[24] JE. Sahetapy (ed), Andi Mattalatta, Santunan Bagi Korban, Op.cit, hal. 35

[25]Gatot Sugiharto, Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan,Jurnal, 02April 2008.

[26] Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, 1981, hal. 2

[27] Arief Gosita, Op.cit, hal. 31.