Jumat, 03 Januari 2014

BADUY; KEARIFAN, KEBERSAHAJAAN DAN TANTANGAN MENJAGA KELESTARIAN ALAM

Catatan
Koelit Ketjil
(Komandan Komunitas Relawan Banten)   

 
(Photo; SEBA Baduy 2013, sejumlah 1.797 warga Baduy Dalam dan Baduy Luar menghadiri acara tahunan SEBA di pendopo Gubernuran Banten)

Potret Wajah Kebersahajaan Baduy dan Ancaman 

Masyarakat Adat Baduy merupakan komunitas adat yang masih memegang teguh hukum adat dan menjaga keserasian alam lingkungan hidupnya, dari pola kehidupannya yang khas, bersahaja, sederhana,dekat dengan alam inilah seharusnya kita dapat banyak belajar bagaimana menjaga kelestarian bumi tempat kita hidup. Berkat konsistensi dalam pelestarian alam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Baduy, Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan KALPATARU sebagai PENYELAMATLINGKUNGAN pada tahun 2004. Alam Baduy yang hijau, asri, tentram, damai, udara segar, air sungai yang jernih, masih dapat kita rasakan, sungguh jauh berbeda keadaannya jika dibandingkan dengan kehidupan kota yang sarat akan berbagai polusi.  

Masyarakat Baduy yang menetap di daerah administrasi Propinsi Banten, terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara(LU) dan 108°3'9"-106°4'55" Bujur Timur (BT), tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, sebagaimana diketahui terdiri dari dua kelompok besar yaitu; Baduy Dalam yang mendiami tiga kampung; Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo,serta Baduy Luar yang bertempat tinggal setidaknya di 51 kampung;
1.Kampung Keduketug; 2. Kampung Cipondok; 3. Kampung Babakan Kaduketug; 4.Kampung Kadukaso; 5. Kampung Cihulu; 6. Kampung Balingbing; 7. Kampung Marengo;8. Kampung Gajeboh; 9. Kampung Leuwibeleud; 10. Kampung Cipaler; 11. Kampung Cipaler Pasir;12. Kampung Cicakal Girang; 13. Kampung Babakan Cikakal Girang;14. Kampung Cipiil; 15. Kampung Cilingsuh; 16. Kampung Cisagu; 17.Kampung Cijanar; 18. Kampung Ciranji; 19. Kampung Babakan Eurih; 20. Kampung Cisagulandeuh; 21. Kampung Cijengkol;22. Kampung Cikadu; 23. Kampung Cijangkar;24. Kampung Cinangsi; 25. Kampung Batubeulah; 26. Kampung Bojong Paok; 27.Kampung Cangkudu; 28. Kampung Cisadane; 29. kampung Cibagelut; 30. KampungCibogo; 31. Kampung Pamoean; 32. Kampung Cisaban;33. Kampung Babakan Cisaban;34. Kampung Leuwihandam;35. kampung Kaneungay; 36. Kampung Kadukohak; 37.Kampung Ciracakondang; 38. Kampung Panyerangan; 39. Kampung Batara; 40. Kampung Binglugemok; 41. Kampung Sorokokod; 42. Kampung Ciwaringin; 43.kampung Kaduketer; 44. Kampung Babakan Kaduketer; 45. Kampung Cibongkok; 46.Kampung Cikopeng; 47. Kampung Cicatang; 48. Kampung Cigula; 49. KampungKarahkal; 50. Kampung Kadugede; 51. Kampung Kadujangkung. Kampung-kampungtempat tinggal beserta Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy inilah yang diakuioleh Pemerintah Daerah Lebak dalamPeraturan Daerah Kabupaten LebakNomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. 

Jelas sudah merupakan tanggungjawab utama pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 (3); “Perlindungan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungit atanan masyarakat Baduy dari upaya-upaya yang mengganggu/merusak yang berasal dari luar masyarakat Baduy.” 


Namun, kedamaian alam Baduy akan terancam dengan adanya rencana eksplorasi minyak bumiyang disasar oleh perusahaan asing, setidaknya akan ada tiga perusahaan pengeboran minyak, yaitu; LundinPetroleum (Swedia), Tap Energi (Australia), dan Carnarvon Petroleum (Australia)yang telah mengantongi perizinan eksplorasi Blok Rangkas meliputi lahan seluas 3.977 km2 yang terbentang dari perbatasan Sukabumi di sebelah timur hingga kawasan Taman Nasional Ujung Kulon di sebelah barat, sebagaimana dilansir oleh Bantenesia.com (http://www.bantenesia.com/index.php/banten/item/868-perusahaan-minyak-swedia-australia-incar-lahan-adat-baduy)


(photo by: http://berandakawasan.files.wordpress.com/2012/06/freeport-mines.jpg Lubang raksasa mengangga di bumi Papua)

Mengingat begitu banyak contoh daerah-daerah yang telah dijadikan titik ekplorasi yang kemudian meningkat statusnya menjadi titik eksploitasi minyak bumi yang kemudian menjadi rusak keseimbangan alaminya, lalu ditinggalkan tanpa perbaikan kembalialam yang telah rusak itu. Contoh menyedihkan adalah bumi Papua yang habis dikeruk hingga hanya meninggalkan lubang-lubang super besar menganga danrusaknya tatanan adat akibat eksploitasi besar-besaran oleh Perusahaan Freeport, akankah hal ini juga terjadi di bumi Banten? 

Lantas pertanyaan yang muncul kemudian adalah; “Dimana tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy sebagaimana tertera dalam PERDA Kab. Lebak Nomor 32 Tahun 2001?”   


Apakah Pemerintah Daerah pura-pura tidak mengetahui hal ini? Jika pemerintah tidak mampu mempertanggungjawabkan perlindungan yang dijanjikan maka sebagaimana amanat dalam Pasal 1 (3) diatas, masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut. Hal ini setidaknya telah dilakukan oleh Suhada, Direktur Eksekutif ALIPP, yang menentang tegas pernyataan Komari, Kabiro Humas Pemprov Banten yang mengatakan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi atau izin berkaitan dengan eksplorasi Blok Rangkas. 


Suhadamenegaskan, "Jika pejabat di Pemprov Banten menyatakan tidak tahu menahu soal eksplorasi blok Rangkas, itu merupakan kebohongan publik. Sejak tahun 2008, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten sudah mendampingi kegiatan tersebut. Selain itu, pihak Ludin BV, menurut berita di media lokal, sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten di Pendopo,"(19/7/2012) (http://www.mediabanten.com/content/gubernur-banten-diminta-buktikan-janji-lindungi-baduy)  



(photo; SEBA BADUY 2013, pada acara ini Jaro Dainah sempat meminta Gubernur untuk turut menjaga kelestarian alam, tidak hanya di wilayah Baduy tapi juga wilayah Banten lainnya)


Kebohongan(terhadap) publik ini dapat dibuktikan jika kita membuka situs resmi Lundin Petroleum, salah satu perusahaan asing yang pada tahun 2013 akan melakukan eksplorasi pengeboran minyak di Blok Rangkas. Berikut ini petikan dari situs tersebut;There are six other exploration licences within proven petroleum systems. Acquisition and interpretation of 2Dand 3D seismic is ongoing with the aim to commence exploration drilling activities in 2013. Rangkas = 2,983Km2.. (http://www.lundin-petroleum.com/eng/operation_indonesia.php)  

Masyarakat Adat Baduy sejak dahulu kala secara turun temurun dan tidak terputus hingga saat ini hidup di atas Tanah Ulayat yang memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah atas lingkungan hidupnya karenanya melekat bersamaan dengan ini adalah Hak Ulayat, dimana masyarakat Adat Baduy memiliki kewenangan untuk mengambil segala manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Baduy selalu berpatokan kepada kearifan dan kelestarian terhadap alam lingkungan hidupnya. Hak Ulayat inilah yang wajib untuk diberikan perlindungan dari pemerintah daerah dan masyarakat.  Kehidupan Masyarakat Baduy yang bersahaja, sederhana dan tulus ini rupanya diartikan lain oleh pihak di luar Baduy dan pihak asing, ironisnya hal ini justrudifasilitasi/dilakukan oleh pemerintah daerah.



(peta Blok Rangkas, daerah ekplorasi minyak bumi di Bumi Banten. Sumber dari situs resmi Lundin BVttp://www.lundin-petroleum.com/eng/operation_indonesia.php)


Dapat kita lihat keluguan dan ketidakpahaman masyarakat Baduy ketika melihat upaya-upaya menuju rencana eksplorasi yang terjadi di bumi mereka, sebagaimana diungkapkan oleh AyahMursyid berikut ini;  “Kamiwarga Baduy kurang paham dengan kedatangan orang-orang dari Kota yang berkeliling Leuwidamar disekitar lahan Baduy untuk mengambil contoh tanah dan pengambilan data,” ujar Mursid saat dijumpai Bantenesia (27/6). (http://www.bantenesia.com/index.php/banten/item/868-perusahaan-minyak-swedia-australia-incar-lahan-adat-baduy)  


Ayah Mursyid, yang memiliki nama asli; Alim, merupakan Wakil Jaro Tangtu Cibeo, salah seorang tokoh masyarakat Baduy Dalam yang kerap menjelaskan segala sesuatu yang ingin diketahui oleh masyarakat dari luar Baduy, tugasnya seperti ‘Menteri Luar Negeri’ dalammelakukan hubungan dengan masyarakat dari luar Baduy. Dalam suatu kesempatan, Ayah Mursyid menjelaskan karakter masyarakat Baduy yang konsiten memegang teguh hukum adat dan menjaga kelestarian alam;“… Kami tetep teguh patuh keur ngalaksanakeun amanat wiwitan jeung kami tetep yakin Baduy tetep ayeum tentremnu penting ulah ngaganggu atawa diganggu jeung ulah ngarugikeun komo deui dirugikeun. Kami siap kerjasama jeung sasaha oge tapi anu aya manfaat kana kasalametan hirup balarea, kami mah patuh kana hukum jeung kahayang alam nu diciptakeun kunu maha kawasa.” (dalam buku; “Saatnya Baduy Bicara” Asep Kunia,S.Pd dan Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si, Penerbit Bumi Aksara, halaman 12)    

Konsistensi dan keteguhan hati masyarakat Baduy ini disertai dengan keyakinan bahwa Baduy akan tetap lestari selama tidak saling mengganggu, tidak merugikan atau dirugikan, Masyarakat Baduy yang hidup di alam pegunungan bukan berarti tidak terbuka bagi pihak lain, bisa saja bekerjasama akan tetapi dengan syarat hanya bagi yang memberikan manfaat dan keselamatan umat lebih luas lagi, namun tetap harus berpegang teguh kepada hukum adat dan kehendak alam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa.  


Inilah ajaran kearifan dari masyarakat Baduy yang berakar dari Amanat Buyut, diantaranya;
Gunung Teu MeunangDilebur = Gunung Tak Boleh Dihancurkan
Lebak Teu Meunang Dirusak = Lembah Tak Boleh Dirusak
Larangan Teu Meunang Dirempak = Larangan Tak Boleh Dilanggar
Buyut Teu Meunang Dirobah = Buyut Tak Boleh Dirubah
Lojor Teu Meunang Dipotong = Panjang Tak Boleh Dipotong
Pondok Teu Meunang Disambung = Pendek Tak Boleh Disambung
Nu Lain Kudu Dilainken = Yang Bukan Harus Ditiadakan
Nu Ulah Kudu Diulahkeun = Yang Jangan Harus Dinafikan
Nu Enya Kudu Dienyakeun = Yang Benar Harus Dibenarkan

(dapat dilihatdalam buku “Saatnya Baduy Bicara”) 



Demikian luhurnya kearifan falsafah hidup masyarakat Baduy dalam berkehidupan keseharian yang begitu dekat dengan alam, tak terpisahkan hubungan antara manusia dengan bumi, bumi tempat merekahidup-dihidupi-menghidupi. Terkait dengan rencana eksplorasi Blok Rangkas yangkemungkinan berada di sekitar wilayah masyarakat Baduy, kiranya Amanat Buyutjauh-jauh hari sudah disampaikan berupa petuah; “Gunung Teu Meunang Dilebur, Lebak Teu Meunang Dirusak” falsafahhidup menghargai dan menjaga kelestarian alam yang diamanatkan oleh leluhur inijelas memberikan wejangan dan peringatan bagi kita untuk tidak menghancurkangunung dan lembah jangan sampai dirusak, hal ini juga dapat dijadikan resepuntuk hidup selamat. Bahwa dalam memahami dan menjalani hukum adat tidak bisatidak, harus sesuai dengan ketentuan adat yang telah lestari sejak awalkehidupan telah diterapkan oleh leluhur masyarakat adat Baduy, tidak bisadikurangi-tidak dapat ditambahkan, berjalan apa adanya, “Lojor Teu Meunang Dipotong, Pondok Teu Meunang Disambung”.  
 
(photo copyright; Firman Venayaksa)

Kedudukan Masyarakat Adat dan Hukum Adat 


HukumAdat Baduy merupakan hukum tidak tertulis (lisan) namun kelestariannya tetapterjaga dengan budaya pitutur yangdisampaikan oleh leluhur, tetua adat kepada orang-orang pilihan dan masyarakat adatdalam waktu-waktu tertentu, hukum yang berlandaskan interaksi dengan alamsekitarnya.  FerryFaturokhman seorang akademisi dari UNTIRTA yang telah melakukan penelitianHukum Adat Baduy memaparkan bahwa pada prinsipnya larangan-larangan padamasyarakat Baduy dilandaskan pada filosofi dasar Baduy, lojor teu meunangdipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendektak boleh disambung). Menurut Jaro Dainah, konsep dasar ajaran di Baduy tersebutadalah keseimbangan alam, kelestarian alam, maka dengan demikian Baduymempunyai kewajiban untuk melestarikan alam dan tidak menentang hukum alam.  



Konsepdasar ini yang kemudian diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupanmasyarakat Baduy termasuk dalam berhukum. Dengan konsep ini kehidupankeseharian masyarakat Baduy dalam berinteraksi dengan alam sedapat mungkintidak merusak alam. Dalam pembuatan rumah misalnya, tanah yang menjadi landasantidak digali ataupun diratakan, sekiranya kontur tanah tersebut tidak rata makayang menyesuaikan adalah panjang pendeknya batu dan kayu yang menjadi pondasidan tiang utama. Hal serupa juga berlaku dalam menanam padi, masyarakat Baduytidak mengolah tanah menjadi sawah, namun mereka menanam padi huma/gogosehingga tanah tidak perlu dibajak/diolah seperti sawah pada umumnya. (HukumPidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, FerryFaturokhman, Thesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010) 


Celakanya daerah eksplorasi bisa jadi masuk ke dalam wilayah yang paling disakralkan oleh Warga Baduy, yaitu Hutan Salakadomas yang juga menjadi pusat ritual bagi Warga Baduy, tentu hal ini akan sangat merugikan Warga Baduy yang akan berpengaruh kepada semua dimensi tatanan religi, sosial, cultur dan ekosistem alam Baduy. Kekhawatiran ini bisa dilihat dalam liputan Republika ( http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/07/16/m79flh-isu-pertambangan-di-lebak-resahkan-suku-baduy)

Kedudukan Masyarakat Adat dan Hukum Adattelah diakui oleh Konstitusi Negara Republik, sebagiamana termaktub dalam UUD NRI1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 18B ayat (2)    :“Negara mengakui danmenghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.  Selain itu pada Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionaldihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban 


Dalamkonteks masyarakat Baduy, terbukti selama ratusan tahun dapat menjagakeharmonisan hubungan baik sesama warganya ataupun terhadap alam lingkungannya.Hukum adat Baduy (termasuk didalamnya hukum pidana adat Baduy) terbukti dapatterselenggara tanpa adanya kesewenang-wenangan seperti yang terjadi pada abadXVIII di Perancis. Jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat Baduy, sanksiadatnya telah jelas dipahami oleh masyarakat Baduy dan menerima kepastian hukumyang akan diterima sebagai konsekwensi dari pelanggaran yang dilakukan. Padaprinsipnya hukum pidana adat Baduy menganut pula asas teritorial, namundemikian, keberlakuannya tidak penuh pada setiap delik dalam hukum pidana adatBaduy. Dengan demikian hukum pidana adat Baduy dapat dikatakan menganut asas teritorialyang bersifat quasi. Keberlakuan asas teritorial bagi warga di luar Baduy hanyapada delik-delik yang bersifat umum berlaku bagi masyarakat Baduy sepertipenganiayaan, mencuri, penipuan, mengambil foto, menggunakan alat mandi sepertisabun, shampo dan sebagainya. (Ferry Faturokhman, 2010 ) 


Negara Republik Indonesia sekalipunNegara hukum yang berpegang terhadap hukum tertulis (hukum postif) namunpenegak hukum wajib memperhatikan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.Begitu penting memahami hukum adat dalam upaya penegakan hukum, hal ini diaturdalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun dipahami dengan berbagaiistilah seperti; hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dalam masyarakat,nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau rasa keadilan dalam masyarakat,sebagai berikut;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman. Pasal 20(1): Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti danmemahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalammasyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-KetentuanPokok Kekuasaan Kehakiman: Pasal 27(1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilanwajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalammasyarakat.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Pasal25 (1):128 “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusantersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulisyang dijadikan dasar untukmengadili.Pasal28 (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanPasal5: (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal18B ayat 2 (amandemen ke 2):129 Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamUndang-Undang. Dalamupaya penegakan terhadap PERDA Kab Lebak Nomor 32 tahun 2001, tentunyadiperlukan sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sebagaimanadiatur dalam Ketentuan Pidana, Pasal 9 (1) Setiap Masyarakat Luar Baduy yangmelakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayatMasyarakat Baduy diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dendapaling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). 


Tidak hanya diakui dalam tata peraturan perundang-undangannasional, kedudukan masayrakat adat dan hukum adatnya juga diakui oleh MasyarakatInternasional, seperti contohnya dalam melalui ILO Convention 169 of June 27,1989: Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,memberikan pedoman perlindungan bagi masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam;Article 2 (1) Governments shallhave the responsibility for developing, with the participation of the peoplesconcerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of thesepeoples and to guarantee respect for their integrity.2. Such action shall includemeasures for:(a) ensuring that members of thesepeoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities whichnational laws and regulations, grant to other members of the population.(b) promoting the full realisationof the social, economic and cultural rights of these peoples with respect fortheir social and cultural identity, their customs and traditions and theirinstitutions;(c) assisting the members of thepeoples concerned to eliminate, socio-economic gaps that may exist betweenindigenous and other members of the national community, in a manner compatiblewith their aspirations and ways of life. 


Selanjutnya, UnitedNation Permanent Forum on Indigenous People yang dibentuk pada tahun 2000mengesahkan United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People(UNDRIP)pada 12 September 2007, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikutmenandatanganinya. Dalam Deklarasi ini telah diakui secara rinci hak-hakmasyarakat hukum adat baik yang bersifat individu maupun kolektif, mulai daribidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Dengan demikian, negaraIndonesia memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi(to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakathukum adat yang telah dijamin di dalam Deklarasi tersebut.(Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, M. Akil Mochtar)  
Kedudukan dan Pengakuan terhadap HakUlayat dan Kekayaan Alam  


MasyarakatInternasional telah mengakui keberadaan dan kedudukan Masyarakat Adatsetidaknya melalui; The Conventionconcerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989. The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007. The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, jika dukungan MasyarakatInternasional sedemikian kuatnya maka sudah menjadi kewajiban utama pemerintahkita dalam memberikan segala bentuk perlindungan mengenai hal ini, dimulai dariKebijakan Publik (public policy) yangberbasis kepada konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution). 


Dalamkonteks Indonesia, pada pokoknya, wacana konstitusi hijau dan ekokrasi dapatdikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia sertakonsep demokrasi ekonomi dalam UUD 1945. Wacana konstitusi hijau ini mulaimuncul diakhir abad ke-20 dan awal abad-21 ketika orang merasa sangat risaudengan lambatnya respons konkret pemerintah negara-negara konstitusional akanpentingnya memelihara lingkungan hidup agar kelangsungan hidup umat manusiadapat terjamin berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penuangankebijakan lingkungan (green policy) kedalam produk perundang-undangan jugabiasa diterjemahkan dalam bahasa inggris greenlegislation. Karena itu, jika norma hukum tersebut diadopsi ke dalam teksundang undang dasar, maka itu disebutgreenconstitution. Konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagaiekokrasi (ecocracy) dapat digunakanuntuk melengkapi khasanah pengertian yang tercermin dalam istilah-istilahdemocracy, monocracy, dan theocracy yang sudah dikenal selamaini. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)-nya,UUD 1945 pasca reformasi merupakan salah satu contoh dari the green constitution yang dimaksudkan. (Green Constitution, Prof.Jimly Asshiddiqie, SH, Rajawali Press, 2009) 


Masyarakat Adat yang hidup dalam suatudaerah secara turun temurun dan tidak terputus serta masih terus menjalanihukum adatnya maka melekat juga Hak Ulayat bagi masyarakat Adat tersebut,pengakuan terhadp hal ini sudah diatur dalam berbagai aturan baik dalamKonstitusi maupun di levelperundang-undangan di bawah UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadapmasyarakat hukum adat tersebut sebagi contohnya dimuat di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 41; “Identitasbudaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,selaras dengan perkembangan zaman.”  


UUNomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  Pasal 3; “Denganmengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat danhak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurutkenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa sertatidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yanglebih tinggi.  


Sementarapada bagian Penjelasan; Ini berartibahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yangkemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa- sebagai keseluruhan, menjadi hak puladari bangsa Indonesia, jadi tidak sematamata menjadi hak dari para pemiliknyasaja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklahsamata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutansaja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi,air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yangdiangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruhwilayah Negara. 


Perlu juga kita cermati pengaturan mengenai hutanadat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanankonsideran c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia,harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya,serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional Pasal1 (6)Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.Pasal 4 (3)Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjangkenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengankepentingan nasional.Pasal 5 (3) Pemerintahmenetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); danhutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yangbersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.Pasal 17 (2)Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan denganmempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerahaliransungai,sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukumadat dan batas administrasi pemerintahan.Pasal34 Pengelolaankawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dapatdiberikan kepada:a.masyarakat hukum adat,b.lembaga pendidikan,c.lembaga penelitian,d. lembaga sosial dan keagamaan. 


Lebih khusus lagi undang-undang ini mengaturmengenai masyarakat adat dalam Bab IX Masyarakat Hukum Adat, Pasal 67 (1)Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannyaberhak:a.melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatadat yang bersangkutan;b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidakbertentangan dengan undang-undang; danc.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.(2)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  


Kiranya kita perlu mencermati pengaturan laranganmelakukan eksplorasi minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas, pada Pasal 11(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat palingsedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :a.penerimaan negara;Terlihat kesan kuat bahwa undang-undang iniberorientasi kepentingan ekonomi semata dengan menempatkan perihal penerimakeuangan Negara berada pada bagian pertama yang harus dipenuhi kewajibannya,sementara berkaitan dengan kedudukan masyarakat adat dan hak ulayatnya beradapada urutan paling bawah, tertera dalam huruf  (p) pengembangan masyarakat sekitarnya danjaminan hak-hak masyarakat adat. Sedangkandalam Pasal 33 (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapatdilaksanakan pada : a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempatumum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milikmasyarakat adat;  


Namun dalam penjelasan pasal 33 Ayat(4) Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milikmasyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yangberwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.   


Menilikkembali kedua berita di atas yang mengungkap rencana eksplorasi minyak bumi diblok Rangkas, serta memperhatikan pengakuan dari pihak pemerintah daerahsetempat dan terlebih merasakan ungkapan hati masyarakat adat Baduy yang tidakpaham persoalan ini, sementara rencana eksplorasi yang dinyatakan telahmengantungi izin (license) sebagaimanadiinformasikannya rencana tersebut pada situs resmi perusahaan Lundin BV, darihal-hal rumit yang akan mengancam kelestarian alam Banten, khususnya mengancamkedamaian masyarakat adat Baduy, kiranya adakah Pemerintah Daerah kita memilikikomitmen untuk melindung warga negaranya, warisan agung kebudayaan leluhur dan lingkunganalam?                   




Bahan Rujukan

1.     AsepKunia, S.Pd dan Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si, Saatnya Baduy Bicara, Penerbit BumiAksara, 2010
2.     Akil Mochtar, Perlindungan HakKonstitusional Masyarakat Hukum Adat,
3.     FerryFaturokhman, Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan HukumPidana, Thesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010
4.     Prof.Jimly Asshiddiqie, SH, Green Constitution, Rajawali Press, 2009
6.     Gubernur Banten Diminta BuktikanJanji Lindungi Baduyhttp://www.mediabanten.com/content/gubernur-banten-diminta-buktikan-janji-lindungi-baduy
9.      Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas
10. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-KetentuanPokok Kekuasaan Kehakiman
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman.
15.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
16.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
17.  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 TentangPerlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

juga telah terunggah di : http://timoerlaoetnoesantara.blogspot.com/2014/01/baduy-kearifan-kebersahajaan-dan_3.html

Senin, 16 November 2009

Amerika, Eropa dan Zionis; Mustahil Menerapkan Keadilan Global


PERHATIAN;

PELAJARI BEBERAPA KASUS MENGENAI PENJAHAT PERANG DI BAWAH INI, TERUTAMA; ARIEL SHARON dan SLOBODAN MILOSEVIC

file didapat dari ikhwanonline.com:

http://www.al-ikhwan.net/amerika-eropa-dan-zionis-mustahil-menerapkan-keadilan-global-2209/

penerjemah: Abu Ahmad

_______

“David Ben-Gurion” .. “Ariel Sharon” .. “George Bush” .. “Ehud Olmert” .. “Gabi Ashkenazi” .. “Yuval Dixinn” .. “Slobodan Milošević” .. Dan Daftar panjang lainnya dari nama-nama para pemimpin politik dan militer Zionis, Amerika dan Eropa yang telah terbukti secara jelas dan pasti keterlibatan mereka dalam melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun tangan “keadilan” global yang memiliki otoritas internasional tidak mampu menjamah mereka untuk diseret ke pengadilan kriminal internasional, justru yang terjamah adalah Presiden Sudan, Omar al-Bashir yang belum tampak jelas akan bukti melakukan tindakan kejehatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal semua pemimpin di atas juga masih hidup dan bebas menghirup udara kebebasan, walaupun telah nyata tangan-tangan mereka berlumuran darah dari anak-anak bangsa Arab dan Islam; baik Palestina, Iraq, Afghanistan, Bosnia Herzegovina dan lain sebagainya.


Ketika melihat surat dakwaan terhadap Presiden Sudan, yang dengan itu pula dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Pidana Internasional, akan menemukan bahwa kejahatan yang didakwakan atasnya , adalah duplikat dari kejahatan yang dilakukan secara marathon oleh pemerintah dan tentara dari negara-negara Eropa dan Barat atas dunia Arab dan dunia Islam, di samping dari apa yang dilakukan oleh tentara Zionis di Palestina dan bumi Arab yang didudukinya selama bertahun-tahun dalam konflik Arab-Zionist, seperti yang terjadi di Lebanon dan Sinai.

Dan perang di Gaza baru-baru ini, perang yang berlangsung selama 22 hari adalah bukti yang cukup untuk membawa ratusan pemimpin politik dan militer Zionis pada tuduhan penjahat perang. Dan pada perang di Irak, yang hingga kini masih terus berlangsung sejak tahun 2003, juga menjadi bukti yang cukup untuk membawa sejumlah tokoh dan pemimpin politik dan militer Amerika dan Inggris. Begitu pun daftar ini bisa bertambah jika dimasukkan pada perang di Afghanistan, Somalia , dan daerah lainnya yang telah melihat agresi militer Amerika atau Zionist atau Barat secara umum.


Terabaikannya nama-nama tersebut diatas, menjadi bukti yang jelas bahwa keputusan yang dijatuhkan atas presiden Sudan pada dasarnya adalah politik, dengan tuduhan bahwa presiden Al-Bashir telah melakukan kejahatan yang belum terbukti; sehingga perintah untuk menangkapnya untuk dapat melakukan investigasi bersamanya terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional sangatlah lemah, padahal yang lebih utama dan logis adalah menegakkan keadilan kepada semua, Al-Bashir dan pemimpin lainnya.


Oleh karena itu, untuk mengingatkan saja, (ikhwanonline.com) mencoba menyebutkan rangkaian sederhana nama-nama para pemimpin militer dan pasukan keamanan Zionis dan Amerika, serta beberapa tokoh-tokoh politik Eropa lainnya yang terlibat dalam kejahatan perang di Palestina, Irak dan Afghanistan dan negara-negara lain di dunia, yang diabaikan oleh keadilan internasional:


1. Ariel Sharon:

Tampak Perdana Menteri Israel Ariel Sharon yang memiliki sifat dan karakter perusak, yang sejak kecilnya telah memiliki kecenderungan melakukan kejahatan; seperti pada tahun 1942 ketika berumur 14 tahun, bergabung dengan kelompok “Al-Hajanah”, yang mana, di kemudian hari kelompok ini menjadi pasukan inti dari tentara Zionis.


Dan di antara kejahatan yang dilakukan oleh Sharon sepanjang hidupnya yang penuh dengan pembunuhan dan penghancuran adalah sebagai berikut:

1 – pada tahun 1952, mendirikan pasukan khusus dari tentara Zionis, yang dinamakan dengan “pasukan 101″, adapun operasi yang pertama kali dilakukan oleh sebuah kejahatan yang dipimpin langsung oleh Sharon terhadap penduduk Palestina di desa Qubaya; mereka melakukan kejahatan dan pembunuhan terhadap orang yang dipilih oleh Sharon, dan yang telah dipilih untuk membentuk pasukan pilihan “101″ , menghujani desa tersebut pada malam harinya dengan artileri dan bom sehingga menghancurkan rumah-rumah penduduk miskin, dan membunuh semua orang yang masih hidup setelah pengeboman, dan hasil yang diumumkan pada saat pengeboman adalah bahwa pasukannya telah berhasil melakukan pembongkaran terhadap 41 rumah, membunuh 69 warga Palestina, yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak .


2 – Melalui kepemimpinannya tersebut, yang memiliki fungsi khusus dan berbeda dengan tugas pasukan resmi Zionis, dan kepemimpinan yang berlapis baja terhadap mampu melawan pasukan di Sinai selama perang selama 3 hari pada tahun 1956, Sharon telah melakukan kejahatan perang terhadap tawanan dari Mesir, yang juga mereupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh Sharon pada masa kepemimpinannya dari divisi berlapis baja dalam agresi bulan Juni tahun 1967.


3 – Pada saat menjabat sebagai menteri perang pada awal tahun delapan puluhan, tentara Zionis melakukan tindak kejahatan perang terhadap kemanusiaan di Lebanon, di antaranya adalah pembantaian “Shabra dan Shatila,” yang terkenal di kamp pengungsi Palestina dekat ibukota Lebanon, Beirut, serta pengepungan kota tersebut, dan melakukan pengeboman secara sengaja terhadap daerah sipil, sehingga menewaskan lebih dari 19 ribu warga sipil Palestina dan Lebanon, dan saat itu komisi tindak pidana Israel yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Agung pada waktu itu, Hakim Yitzhak Kahane mengutuk pemimpin politik dan militer dari tentara Zionist ini, dan bertanggung jawab langsung dari kejahatan yang dilakukan di Libanon, namun hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi Ariel Sharon, bahkan hanya menganggapnya sebagai angin lalu, dirinya tidak tersentuh sedikitpun hukuman atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.


Dan Pada tahun 1982 tentara Zionis berhasil menjajah Lebanon, yang menurut undang-undang internasional, jika tentara berhasil menguasai suatu daerah maka harus tanggung jawab melindungi semua warga sipil yang ada di daerah tersebut di daerah-daerah yang berada di bawah kontrolnya, dan Zionis pada saat di bawah perintah Kementerian perang Zionis, Ariel Sharon, dan Rafael Eitan sebagai Chief of Staff, dan Sharon setelah berhasil melakukan pembantaian besar-besaran di Shabra dan Shatila, memberikan para milisi Kristen Lebanon yang bersekutu dengannya lampu hijau untuk memasuki kamp pengungsi di Shabra dan Shatila di Beirut barat, yang mengakibatkan terjadinya pembantaian massal, serta penyiksaan dan pemerkosaan terhadap ratusan warga sipil yang tidak bersenjata, yang sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.


Sepanjang sejarahnya Sharon bekerja sama dengan para penjahat perang Zionis dan Lebanon, termasuk di dalamnya Samir Geagea, the Supreme Commander dari Lebanon Forces, Elie Hobeika, seorang pejabat pasukan keamanan yang bertanggung jawab pada perang saudara di Lebanon, Antoine Lahad, komandan dari pasukan Lebanon Selatan, Rafael Eitan, Israeli Chief of Staff dan mantan pejabat di Mossad assassinations, dan Benjamin Ben-Eliezer komandan satuan Shaked yang telah melakukan kejahatan perang terhadap tawanan dari Mesir di Sinai pada tahun 1967, dan kini menjabat sebagai menteri infrastruktur Zionis, dan sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan partai Buruh.


2. Slobodan Milošević:

Mantan Presiden Republik Serbia, yang dibebaskan dari pengadilan pidana International karena Kejahatan Perang yang dilakukannya di bekas bagian dari negara Yugoslavia; seperti tindakan genocide dan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Republik Bosnia dan Herzegovina yang mayoritas penduduknya Muslim, begitu pun terhadap terhadap mayoritas muslim di Kosovo, di hadapan pengadilan Milosevic dari Yugoslavia dan Republik Serbia pada tahun sembilan puluhan yang lalu.


Namun, menurut kesaksian yang selamat dari Holocaust Bosnia, dan pemimpin pasukan kemerdekaan Kosovo, yang didukung oleh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Bosnia melalui politik dan militer terhadap pasukan Serbia Bosnia yang dipimpin oleh seorang pelarian dari keadilan Ratko Mladic dan pemimpin politik yang saat ini sedang menjalani persidangan, Radovan Karadzic, ,yang telah mengakibatkan kematian yang lebih dari 200 ribu warga Muslim, dan perkosaan lebih dari 27 ribu perempuan di Bosnia, serta pengusiran sekitar satu juta warga Bosnia dan Kroasia.


Adapun Di Kosovo Milosevic juga ikut terlibat langsung dalam pembunuhan lebih dari sepuluh ribu umat Islam, meskipun tidak mengeluarkan langsung terhadap perintah itu, ia harus bertanggung jawab secara pidana dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, yang bertanggung jawab atas keamanan dan kegiatan-kegiatan angkatan bersenjata.



3. Ehud Olmert:

Perdana Menteri Israel dalam pemerintahan Zionis yang telah berakhir jabatannya baru-baru ini; yang bertanggung jawab terhadap hukum pidana secara langsung dan tidak langsung, yang memiliki posisi tertinggi dalam otoritas politik dan komandan tertinggi pada pemerintahan Zionis terhadap apa yang telah dilakukan oleh pasukan keamanan dan militer di negerinya tentang kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza pada periode antara tanggal 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009 yang lalu. Termasuk di dalamnya tindakan genocide terhadap sejumlah keluarga di Palestina, seperti seluruh keluarga Ar-Rayan, Ad-Dayah dan Al-Smoni.


Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas kematian lebih dari 1300 warga sipil Palestina di Jalur Gaza, danlebih dari 5200 orang yang terluka, dan penggunaan senjata terlarang secara internasional yang dijatuhkan pada suatu daerah terpadat penduduk sipilnya, dan ditambah pula target-target yang mereka lakukan berupa penghancuran masjid-masjid (dan rumah ibadah lainnya), rumah sakit-rumah sakit dan sasaran sipil dan pemerintah sipil lainnya secara sengaja, yang melanggar aturan-aturan hukum internasional tentang operasi militer di daerah sipil; di antaranya empat Konvensi Geneva yang telah ditandatangani pada tahun 1949, dan protokoler lampirannya yang ditandatangani pada tahun 1978.


dan bersama Olmert terdapat beberapa pimpinan yang juga bertanggung jawab melakukan tindak pidana dan kejahatan perang, seperti:

* Ehud Barak; Menteri perang Israel.

* Gabi Ashkenazi; komandan perang pasukan Zionis.

* Avi Peled; komandan dari Brigade Golani, salah satu brigade elit angkatan bersenjata Zionisme.

* Yuval Dixinn; komandan intelijen internal Zionis yang terkenal jahat dengan julukan “Shabak”, yang sebelumnya dikenal julukan “Shin Bet.”

* Jenderal Doron Almog; mantan komandan di wilayah selatan tentara Zionis.


Mereka-mereka dan yang lainnya adalah para pimpinan lapangan dan keamanan Zionis yang tertuduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap Jalur Gaza, dan terhadap tawanan Palestina dan tahanan lainnya yang melanggar terhapap empat Konvensi Geneva.

Sebagaimana mereka juga telah melanggar pasal-pasal yang terdapat pada perjanjian di kota Roma tentang Piagam pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 1998; yang berkomitmen pada point-point berikut:


a- Kejahatan terhadap kemanusiaan:

1 – Tentang Pembunuhan yang terdapat pada pasal VII, ayat “a” dari Piagam.

2 – Tentang Menghancurkan kehidupan penduduk sipil dalam yang terdapat pada Pasal II, ayat “a”.

3 – Tentang Penyiksaan yang terdapat dalam Pasal VII, ayat “a” hingga “d”.


b -Kejahatan perang:

1 -Tentang Serangan yang dilakukan secara sengaja dan diarahkan terhadap penduduk sipil atau individu sipil tidak terlibat dalam tindakan perang sedikit pun, sesuai dengan pasal VIII, ayat “a” hingga “j”.


4. Ehud Barak:

Jejak rekam kejahatan yang dilakukan oleh Menteri pertahanan Zionis pada pemerintah Israel Ehud Barak tidak hanya dalam perang baru-baru ini, namun dalam sejarah kemiliteran Zionis dan aparat keamanan juga penuh dengan kejahatan, diantaranya:


1 – Sebagai pimpinan pasukan komando yang terkenal dengan operasi “Fordan” di daerah Lebanon pada tahun 1973, yang menewaskan 3 orang dari pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yaitu: Kamal Adwan, Kamal Nasser, Muhammad Yusuf Najjar, di Beirut, ibukota Libanon, dan Mohammad Yousuf An-Najjar di Beirut, ibu kota Lebanon, adapun Muhammad Yusuf An-Najjar adalah pemimpin dari suatu organisasi September Hitam Palestina.


2 – Di Tunisia, pasukannya melakukan operasi yang dikenal dengan sebutan (Sirait Maktal) yang telah melakukan kejahatan berupa pembunuhan Khalil al-Wazir (Abu Jihad), salah satu tokoh yang paling menonjol dalam PLO dan “Fatah”, pada tahun 1988.


3 – Pembunuhan Salah Khalaf (Abu Iyad), salah seorang senior pendamping Presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat, dan mantan komandan pasukan keamanan khusus dalam PLO dan “Fatah”, yang terjadi di Tunis pada bulan Januari tahun 1991.


5. Shimon Peres:

Keterlibatan presiden kesembilan negara Zionist ini adalah sejumlah kejahatan perang dan pelanggaran terhadap kemanusiaan, dan sepanjang sejarahnya, ia telah melakukan tindakan militer dan keamanan, di antara keterlibatan kejahatan perang dilakukannya adalah:


1 – Pada tahun 1947, Shimon Peres, bergabung dengan kepemimpinan organisasi “Alhajanah” Zionis teroris, dan bertanggung jawab untuk pengadaan peralatan dan manajemen sumber daya manusia dan organisasi ini didirikan pada 1921 di kota Yerusalem, sekelompok militer teroris, yang aktif melakukan kegiatan di wilayah Palestina yang melanggar dan dikutuk oleh hukum internasional periode sebelum proklamasi dari apa yang disebut dengan “Negara Israel,” seperti pemindahan paksa dan pembunuhan massal warga Arab, dan hal tersebut juga termasuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.


2 – melalui karyanya sebagai perdana menteri yang berkuasa pada tahun 1996 pasukan udara Zionis melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil dengan menjatuhkan bom di desa “Qana” di perbatasan Lebanon, dalam operasi militer yang diluncurkan oleh rezim Zionis terhadap Hezbollah Lebanon, dan yang dikenal dengan sebutan “Grapes of Wrath” pada saat entitas Zionis terus berusaha menempati perbatasan Lebanon selatan. Dan karena berusaha melepaskan diri dari serangan lanjutan, sekitar 800 warga sipil Lebanon terpaksa mengungsi ke kantor pusat batalion Fiji yang merupakan bagian dari dari pasukan internasional di Libanon selatan (UNIFIL), yang diorganisir oleh pasukan Fiji di Qana, namun pada tanggal 18 April 1996 Pusat tersebut mendapat serangan dari Zionis yang mengakibatkan kematian lebih dari 106 warga sipil Lebanon dan 116 lainnya luka-luka dan ditambah dengan tewasnya empat prajurit ISAF.



6. George Bush:

Mantan Presiden Amerika ini, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat dan komandan tertinggi dari angkatan bersenjata, sesuai dengan logika dari International Criminal Court dapat menjadi seorang tersangka oleh karena meluncurkan dan berkoordinasi untuk melakukan operasi militer di Irak dan Afghanistan, yang berarti mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di kedua negara tersebut, diantaranya adalah :


* Sebagai pimpinan tertinggi dari angkatan bersenjata Amerika yang merupakan pasukan penjajah, dan karena itu bertanggung jawab atas keselamatan warga sipil di daerah-daerah jajahannya.

* Bertanggung secara jawab secara politik atas kejahatan perang dan kejahatan dilakukan oleh pasukannya di kedua negara tersebut.


Pasukan Amerika telah melakukan serangkaian kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil Irak selama diluncurkannya agresi militer dengan alasan menjaga keamanan dan stabilitas di negara tersebut, terutama setelah terjadi kekacauan yang dibuat oleh penjajah untuk membubarkan tentara Irak dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mantan rezim khusus, termasuk kejahatan perang yang dilakukan di daerah Ramadi, Haditha dan Fallujah dan Anbar , sebagian besarnya adalah wilayah dengan mayoritas warga Arab Sunni.


Militer Amerika Serikat banyak menggunakan misil uranium kerang, dan senjata yang dilarang secara internasional, mereka juga melakukan kejahatan pemerkosaan secara terstruktur, termasuk pembunuhan terhadap keluarga Janabi secara keseluruhan di kota haditsa, aktif dalam melakukan praktik pemerkosaan massal terhadap anak Abeer Al-Janabi sebelum dibunuh dan membakar tubuhnya untuk menyembunyikan bekas kejahatan yang telah dilakukannya di siang hari bolong pada tanggal 15 Maret 2006.


Sebagaimana perusahaan Blackwater untuk layanan keamanan khusus juga melakukan sejumlah kejahatan perang di daerah-daerah yang berada di bawah pengawasan pasukan Amerika di Irak, termasuk pembunuhan dan mencederai puluhan warga sipil pada tanggal 16 September 2007, ketika pemilik perusahaan membukanya dengan api yang menyala dalam bentuk yang histeris dan serampangan sehingga menimpa warga sipil yang berada di pekarangan dan berjalan kaki di daerah barat ibukota Iraq, hal tersebut terjadi ketika perusahaan mengiringi konvoi Departemen luar negeri Amerika saat berkunjung ke Iraq.


Dan mantan Presiden Amerika, George W. Bush bukan satu-satunya presiden AS yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genocide. Namun presiden Amerika sebelumnya; Bill Clinton juga bertanggung jawab atas kejahatan pasukan Amerika di Somalia pada tahun 1994, termasuk pembakaran dan penyiksaan terhadap warga sipil yang dijadikan sebagai hiburan. Adapun Lyndon Johnson dan Richard Nixon, keduanya juga tanggung jawab atas terbunuhnya 3 juta penduduk sipil di Vietnam dalam perang yang dilakukan pasukan Amerika melawan pasukan komunis di Vietnam Utara selama lebih dari 10 tahun di antara periode tahun 1965 hingga 1975.


Setelah itu, semua kejahatan yang didokumentasikan ini dan dengan kesaksian para saksi, dan masih banyak lagi yang akan menjadi penjahat perang yang dilakukan dengan tangan-tangan mereka, atau yang sudah mati tanpa mendapatkan kenyamanan dari para korban sedikitpun, seperti Milosevic. Dan pertanyaannya adalah: Berapa lama orang-orang seperti mereka dapa menikmati kebebasannya, sementara kematian dan kuburan telah berisi oleh jutaan warga yang dibunuh karena petualangan dan racism mereka?.


Sejarah Perkembangan HPI

untuk membuka file Bahan Kuliah Sejarah Perkembangan HPI. silakan klik disini

nanti akan muncul tampilan www.ziddu.com yang memuat file tersebut, lalu klik up load dan masukan kode verifikasi yg disediakan.
terimakasih

Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Internasional

untuk membuka file Bahan Kuliah Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Internasional. silakan klik link ini:

nanti akan muncul tampilan www.ziddu.com yang memuat file tersebut, lalu klik up load dan masukan kode verifikasi yg disediakan.
terimakasih

Rabu, 11 November 2009

Amnesti Internasional


Berikut ini bahan yang dapat dipelajari mengenai Pengantar Pengadilan Pidana Internasional (ICC), yang diperoleh dari web site www.elsam.or.id. Lembar Fakta 1 dan Lembar Fakta 2 ini dapat memberikan gambaran tentang:
1. Apakah Pengadilan Pidana Internasional (ICC) itu?
2. Latar belakang terbentuknya ICC
3. Yuridiksi dari ICC
dan lain

untuk lebih lanjut, silakan pelajari melalui bahan dibawah ini;


AMNESTI INTERNASIONAL
Pengadilan Pidana Internasional
Lembar Fakta 1



Pengantar Pengadilan Pidana Internasional (ICC)
“Pembentukan Pengadilan ini masih menjadi harapan bagi generasi masa depan, dan merupakan langkah besar dalam usaha menuju hak-hak asasi manusia universal dan supremasi hukum.” (Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB, 18 Juli 1998 pada menandatanganan Statuta Roma ICC di Roma)


1. Apakah Pengadilan Pidana Internasional (ICC) itu?

ICC merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk olehmasyarakat negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya.


2. Kapan ICC dibentuk?

Pada bulan Juli 1998 konferensi diplomatis mengesahkan Statuta Roma tentang ICC (Statuta Roma) dengan suara sebanyak 120 setuju dan hanya 7 yang tidak setuju (21 abstein). Statuta Roma menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan, cara kerja pengadilan dan negara-negara mana saja yang dapat bekerja sama dengan ICC. Ratifikasi ke-60 yang diperlukan untuk membentuk ICC telah dilakukan pada tanggal 11 April 2002 dan Statuta mulai dilaksanakan yuidiksinya pada tanggal 1 Juli 2002. Pada bulan Pebruari 2003, 18 hakim ICC pertama kali diangkat dan Jaksa Penuntut pertama dipilih pada bulan April 2003.


3. Mengapa keberadaan Pengadilan ini penting?

Meskipun lebih dari setengah abad yang lalu komunitas internasional telah menetapkan sisten regional dan internasional untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, jutaan manusia masih menjadi korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sayangnya, hanya sedikit pelaku kejahatan yang diadili oleh pengadilan nasional sepertinya sebagian besar dalang kejahatan telah mengetahui bahwa pasti tidak akan dibawa kepengadilan untuk kejahatan yang telah mereka lakukan.

Tujuan keberadaan ICC:
• Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional;
• Mendesak para penuntut nasional – yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang bertanggungjawab terhadap kejahatan ini ke pengadilan – untuk melakukannya;
• Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
• Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari hukuman


4. Apa pengaruh ICC terhadap pengadilan nasional?

Pengadilan nasional akan selalu mempunyai yuridiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasaarkan prinsip saling melengkapi, ICC hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan.
Contoh: Pemerintah mungkin tidak ingin menjatuhkan hukuman atas warga negaranya terlebih jika orang tersebut adalah orang yang berpengaruh atau ketika sistem pengadilan pidana telah runtuh sebagai akibat dari konflik internal sehingga tidak ada pengadilan yang mampu mengatasi kasus-kasus tipe kejahatan tersebut.


5. Kapan Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan menurut hukum internasional?

Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika:
• Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma.
• Kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.
• Negara yang belum meratifikasi statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut;
• Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.


6. Apakah Pengadilan sanggup menjatuhkan hukuman untuk kejahatan yang
dilakukan sebelum Pengadilan terbentuk?

Tidak. Pengadilan hanya memiliki yuridikasi untuk kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, ketika Statuta Roma diberlakukan.


7. Siapa yang memutuskan kasus-kasus yang harus diputuskan Pengadilan ini?

Statuta Roma menjabarkan kasus-kasus apa saja yang dapat dibawa ke Pengadilan:
1) Jaksa Penuntut Pengadilan dapat memulai investigasi dalam keadaan dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga. Namun, hanya Pengadilan yang memberlakukan yuridiksi atas kejahatan dan individu tersebut (lihat pertanyaan 4 dan 5)

2) Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dapat meminta Jaksa Penuntut untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, tetapi hanya Pengadilan yang memberlakukan yuridiksi.

3) Dewan Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Tidak seperti metode 1 dan 2, ICC akan memberlakukan yuridiksi ketika Dewan Keamanan PBB mengajukan situasi tersebut ke Jaksa Penuntut, meskipun kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta Roma atau telah dilakukan suatu bangsa di negara tersebut. Di dalam masing-masing situasi tersebut di atas, semua tergantung Jaksa Penuntut, bukan negara atau Dewan Keamanan, untuk memutuskan apakah investigasi akan dilakukan. Berdasarkan investigasi tersebut, pemutusan hukuman tergantung pada keputusan hukum.


8. Mengapa peran banyak negara dianggap penting untuk meratifikasi Statuta
Roma?

Jaksa Penuntut hanya akan dapat memulai investigasi ketika kejahatan telah dilakukan di wilayah suatu negara anggota Statuta atau si tertuduh adalah warga negara negara anggota Statuta, kecuali Dewan Keamanan mengajukan situasi tersebut ke Pengadilan. Keengganan Dewan Keamanan untuk menetapkan peradilan ad hoc kejahatan internasional untuk situasi-siatuasi di luar yang terjadi di bekas Yugoslavia dan Rwanda menyatakan sepertinya tidak banyak situasi dapat diajukan ke Pengadilan. Oleh karena itu, untuk alasan ini, efektivitas pengadilan akan dilihat dari banyaknya negara yang meratifikasi Statuta. Publikasi Proyek Keadilan Internasional



AMNESTI INTERNASIONAL
Pengadilan Pidana Internasional
Lembar Fakta 2
(file pdf klik saja pada kalimat berwarna merah)


Tentang Ratifikasi; “Saya mendesak Anda dan anggota parlemen Anda di seluruh dunia untuk mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa ini secepat mungkin.”(Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB, Sambutan di hadapan Parlemen Swedia, 28 Mei 1999)

Lebih dari setengah abad sejak peradilan Nuremberg dan Tokyo, banyak negara gagal membawa mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang ke pengadilan. Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (Statuta Roma) akan membantu penanganan masalah ini dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional yang permanen bagi para pelaku kejahatan untuk diadili dan membantu para korban, ketika negara tidak mampu atau tidak ingin melakukannnya. Keberhasilan ini akan bergantung pada meluasnya ratifikasi atas Statuta Roma.


Mengapa peradilan tidak dapat diserahkan ke pihak pengadilan di tempat terjadinya kejahatan?

Berdasarkan peraturan umum, peradilan harus dilaksanakan di tempat terjadinya kejahatan selama peradilan tersebut bukan beradilan yang curang dan tidak adil, dan tidak memberlakukan hukuman mati. Peradilan seringkali dirasa lebih efisien dan sangat berpengaruh ketika terjadi di tempat di mana bukti banyak ditemukan, tertuduh dan sebagian besar korban dan saksi tinggal dan menetap dan pihak-pihat tersebut mengenal sistem hukum dan bahasa setempat dengan baik.

Namun, di banyak kasus, peradilan yang memenuhi standar hampir tidak pernah mungkin dilaksanakan di negara di mana kejahatan terjadi. Hukum yang mengatur kejahatan demikian mungkin tidak ada atau sistem hukum telah runtuh. Mungkin negara tersebut tidak memiliki sumber daya untuk peradilan yang demikian atau tidak mampu memberikan perlindungan bagi para tersangka, korban, saksi atau pihak lain yang terlibat pengadilan. Jaksa Penuntut mungkin tidak memiliki kemauan politik untuk melakukan penyelidikan. Mereka juga mungkin dihalang-halangi untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan oleh lembaga eksekutif – karena beberapa dai mereka mungkin terlibat - atau oleh aturan-aturan amnesti, permberian maaf dan langkah-langkah yang menyerupai berujung pada impunitas.


Bagaimana dengan yuridiksi universal, seperti dalam kasus Pinochet?

Pengadilan di seluruh negara memiliki wewenang dan tugas di bawah hukum internasional, untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di mana pun ke pengadilan. Praktik yuridiksi universal oleh pengadilan nasional tersebut akan sangat bermanfaat pada saat para tersangka mengunjungi atau mencari perlindungan di negara mereka atau ketika negara dimana kejahatan terjadi mengekstradisi para tersangka. Yuridiksi universal juga membantu mengisi kekosongan Statuta Roma dengan mengizinkan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta Roma yang akan dibawa ke pengadilan. Namun, jumlah kasus tersebut sepertinya masih akan terbatas pada masa-masa yang akan datang.


Mengapa pengadilan ad hoc atas kejahatan internasional tidak langsung dibentuk saat dibutuhkan?

Lebih dari setengah abad sejak Nuremberg dan Tokyo, Dewan Keamanan PBB hanya membentuk dua pengadilan kejahatan internasional ad hoc. Meskipun Pengadilan Kejahatan Internasional bagi bekas Yugoslavia (ICTY) yang dibentuk pada tahun 1993 dan Pengadilan Kejahatan Internasional bagi Rwanda (ICTR) yang dibentuk pada tahun 1994 telah cukup efektif, dimana mayoritas dari mereka yang sudah diketahui terlibat dan mereka dengan kasus-kasus yang akan disidangkan sudah ditahan, keduanya masih terbatas pada kejahatan yang dilakukan di dua wilayah tertentu dan dalam dua peristiwa tertentu saja. Sejak tahun 1993, Dewan Keamanan gagal membentuk pengadilan ad hoc serupa untuk peristiwa berat lain, seperti di Kamboja, Chechnya, Timor Timur, Guatemala, Irak, Liberia, Sierra Leone dan Somalia. Keterlambatan ini sebagian disebabkan oleh mahalnya pembentukan lembaga-lembaga baru dan kurangnya keinginan politik.


Lalu, keuntungan apa yang dapat diperoleh dari ICC?

ICC akan mampu bertindak ketika pengadilan negara di mana kejahatan terjadi atau negara yang warganya menjadi tersangka tidak mampu atau tidak mau membawa mereka yang bertanggung-jawab ke pengadilan. Ketika Jaksa Penuntut ICC mendapatkan ijin untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan infomasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga, LSM, organisasi kepemerintahan seperti PBB, dan negara, para Jaksa Penuntut tidak lagi bergantung pada sumber-sumber dari Dewan Keamanan PBB. Dibandingkan dengan pengadilan nasional, ICC akan dapat “bersuara” lebih keras atas nama seluruh masyarakat internasional. Hampir dua pertiga negara anggota PBB memutuskan untuk mengadopsi Statuta Roma pada tahun 1998, dan yang lain kemungkinan akan meratifikasinya dalam waktu dekat.


Mengapa ICC dianggap hemat?

Meskipun anggara tahunan ICC mencapai $100 juta, jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan biaya yang dihabiskan oleh negara-negara yang melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan biasa di seluruh dunia. Terlebih lagi, karena ICC bisa mencegah terjadinya kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang untuk terjadi lagi di masa datang, maka ICC jauh lebih banyak menghemat kemungkinan pengeluaran-pengeluaran tersebut.


Apa saja jaminan bahwa penyelidikan dan penuntutan tidak bermotif politik?

Statuta Roma memuat banyak pengaman yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya untuk kepentingan keadilan, bukan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut ICC, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak akan bergantung pada Dewan Keamanan atau rujukan negara, melainkan akan membuka penyelidikan berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut haruslah bermoral tinggi dan mempunyai kemampuan di dibangnya serta memiliki pengalaman praktik yang mendalam dalam hal penuntutan atau pengadilan atas kasus-kasus pidana. Jaksa Penuntut tersebut harus bertindak secara mandiri. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Majelis Pra-Peradilan (Pre-Trial Chamber) baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara. Publikasi Proyek Keadilan Internasional

terimakasih